Kontras.id, (Gorontalo) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo menggelar aksi simbolik di pusat kota untuk menuntut sejumlah perubahan penting bagi masa depan Gorontalo, Kamis 31/10/2024.
Aksi ini dipimpin oleh sejumlah presiden mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO), Universitas Bina Taruna, Universitas Gorontalo, serta Universitas Ichsan Gorontalo.
Jendral Lapangan, Harun Alulu menjelaskan bahwa aksi tersebut mengangkat tema besar terkait isu korupsi, kondisi lingkungan, dan potensi konflik di Pilkada Serentak mendatang.
“Aksi ini menyoroti berbagai masalah mendesak yang mempengaruhi masyarakat Gorontalo. Saat ini Gorontalo dihadapkan pada masalah lingkungan yang serius, sementara konflik sosial berpotensi meningkat jelang Pilkada, terutama jika pengawasan dan evaluasi pejabat tidak diperketat,” jelas Harun.
Harun mendesak agar Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Gorontalo segera mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Gorontalo, Faizal Lamakaraka. Menurut mereka, Lamakaraka dinilai tidak memiliki kapabilitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait pengelolaan lingkungan yang saat ini dinilai dalam kondisi darurat.
“Kami juga mendesak evaluasi kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo. Kami meminta audit mendalam terkait Kesbangpol yang yang kami anggap gagal mendorong stabilitas menjelang Pilkada Serentak, di tengah kekhawatiran bahwa Pilkada yang kurang kondusif akan memicu konflik sosial di masyarakat,” tegas Harun.
Selain itu, Harun juga memberikan peringatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. Menurut Harun, Bawaslu seharusnya memperketat pengawasan terhadap kampanye politik di Provinsi Gorontalo, bukan malah terlibat dalam penyelenggaraan acara atau konser yang membuka peluang bagi penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong.
“Kami tidak ingin melihat pilkada ini menjadi ajang yang justru merusak persatuan masyarakat. Semua pejabat terkait harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin Pilkada damai dan tidak menjadi panggung ujaran kebencian,” kata Harun.
Selain itu, mereka juga mengecam adanya indikasi korupsi yang membayangi pemerintahan di Gorontalo. Para mahasiswa menilai bahwa korupsi adalah salah satu faktor utama yang memperburuk masalah lingkungan dan ketidaksejahteraan masyarakat.
“Jika pejabat terus abai terhadap kepentingan rakyat, maka ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat,” tandas Harun.
