Kontras.id, (Gorontalo) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat (Ampera) melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Gorontalo, Senin 07/10/2024.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Limboto dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo, yang menuntut beberapa hal terkait kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pencabutan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang disimpan di Bank SulutGo (BSG). Mereka menilai, penempatan kas daerah di bank tersebut perlu dievaluasi dan dicabut untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe, untuk segera mencopot Sumanti Maku dari jabatannya sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Hal ini terkait dugaan permintaan sejumlah fasilitas kantor yang mewah oleh Sumanti Maku ke Direktur BSG Tomi Gobel.
Permintaan fasilitas tersebut meliputi barang-barang elektronik mewah, seperti Samsung Galaxy Tab S9 Plus, iPhone 15 Pro, printer, scanner, laptop, hingga kendaraan sepeda motor Yamaha Filano. Permintaan ini disampaikan kepada Direktur Bank SulutGo Cabang Limboto, Tomi Gobel. Mahasiswa menilai tindakan ini sangat tidak etis dan merusak citra pejabat negara di mata masyarakat.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Erlin Adam, dengan tegas menyatakan bahwa permintaan fasilitas mewah tersebut bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merendahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pasalnya, kata Erlin, permintaan tersebut diduga ada kaitannya dengan rencana pemindahan rekening kas desa dari BRI ke BSG.
“Kami tidak hanya melihat ini sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai penghinaan terhadap kepercayaan publik atas sikap pejabat daerah,” ujar Erlin.
Erlin menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri melalui fasilitas mewah yang tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan.
Selain itu, mahasiswa juga menyerukan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di kalangan pejabat daerah. Menurut Erlin, jika kasus seperti ini tidak segera ditangani, maka hal itu akan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat dan dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Aksi ini menjadi bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang,” tandas Erlin.
