Kontras.id, (Gorontalo) – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Gorontalo menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas unum, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas milik warga seperti lahan pertanian dan perkebunan.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo fokus mengumpulkan data untuk diajukan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir pada rapat evaluasi penanganan bencana banjir di ruang rapat Madani Kantor Bupati setempat, Senin 15/07/2024. Dalam rapat tersebut, ada tiga hal pokok yang dibahas, pertama persiapan kedatangan Kepala BNPB Pusat di Kabupaten Gorontalo.
“Kunjungan ini akan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan usulan terkait kerugian akibat banjir, seperti kerugian petani, infrastruktur, jembatan, jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan mobil ambulans yang rusak,” jelas Roni.
Roni meminta camat, kepala desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) pembina desa untuk segera memasukkan semua data kerusakan agar dapat diajukan kepada pemerintah pusat.
“Hal ini dilakukan dalam rangka memulihkan kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh banjir,” ujar Roni.
Kedua, lanjut Roni, evaluasi sistem pelayanan penanganan banjir. Pasalnya kata Roni, terdapat beberapa titik yang perlu diperbaiki. Salah satunya model penyaluran bantuan makanan siap saji.
Menurut Roni, model penyaluran bantuan diubah dengan cara pemerintah daerah menyiapkan bahan makanan dan mengantarkannya langsung ke posko pengungsian. Hal ini mengatasi keluhan keterlambatan bantuan.
“Kalau selama ini masaknya di BPBD, tentu butuh waktu karena jumlahnya besar. Oleh karena itu modelnya kita ubah, bahannya kita antar ke posko dan masyarakat ikut membantu proses memasaknya. Kita suplai saja bahan baku sehingga tepat waktu dan efisien,” jelas Roni.
Terakhir kata Roni, evaluasi penanganan pasca banjir. Roni menyampaikan bahwa dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menangani pasca banjir. Penanganan banjir juga dapat menggunakan anggaran desa, namun harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada.
“Ini dalam keadaan bencana dan darurat, dana desa boleh digeser untuk menangani bencana, tetapi harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas Roni.
Penulis Tim
