Example floating
Example floating
DaerahLegislator

DPRD Kabupaten Gorontalo Minta Persoalan Penggunaan Anggaran Belanja Dituntaskan

×

DPRD Kabupaten Gorontalo Minta Persoalan Penggunaan Anggaran Belanja Dituntaskan

Sebarkan artikel ini
Syam T. Ase
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat menyerahkan dokumen kepada Ketua DPRD Syam T Ase untuk ditindaklanjuti pembahasan,(foto Istimewa).

Kontras.id, (Gorontalo) – Persoalan penggunaan anggaran belanja infrastruktur yang sampai saat ini belum dituntaskan oleh pihak ketiga, membuat Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta agar persoalan ini dituntaskan.

Ini terungkap, dari sejumlah pandangan fraksi pada saat rapat paripurna tingkat l tentang pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2022, di ruang paripurna DPRD, Senin 03/07/2023.

Aleg Asni U Menu dalam pemaparannya mengatakan, secara umum fraksi kami menilai, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik, sebagaimana telah disampaikan oleh beliau yang terhormat Bupati Kabupaten Gorontalo, baik dari capaian pendapatan dan belanja daerah yang telah terakomodir dengan baik, akan tetapi pada kesempatan ini, izinkan pula fraksi kami, fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan, (FPDIP) menyampaiakan beberapa harapan untuk kesempurnaan APBD.

”Salah satunya adalah FPDIP berharap, kita sekalian dapat menuntaskan berbagai problematika penggunaan anggaran belanja infrastruktur yang kita ketahui bersama masih ada beberapa pekerjaan yang belum dituntaskan oleh pihak ketiga,” harap Asni.

Dilain pihak Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS) Eman mangopa mengatakan, melihat masih terdapat selisih yang sangat besar antara pos belanja operasi dan belanja modal yang tentunya berpengaruh terhadap hasil pembangunan fisik, tentunya solusi dari masalah ini adalah bukan dengan mengurangi belanja operasi terutama belanja yang wajib, namun dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Mohon menjadi perhatian dan kami Fraksi PKS menyayangkan, banyaknya proyek pekerjaan infrastruktur jalan yang tidak maksimal,” ungkap Eman.

Lanjut dikatakan Eman, hal ini tidak sejalan dengan target pemerintah daerah yang menargetkan dana PEN sebagai pendorong akselerasi pembangunan pasca pandemic Covid-19 dan inflasi.

“Seharusnya melalui anggaran dana PEN dilaksanakan pembangunan di sektor-sektor vital, tapi pada kenyataannya, belum maksimal,” tandas Eman.

Penulis Thoger
Share :  
Example 120x600