Kontras.id, (Gorontalo) – DPRD Kabupaten Gorontalo resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Tahun 2022 melalui rapat paripurna DPRD, Selasa 28/03/2023.
Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase, dan didampingi Wakil Ketua I, Irwan Dai bersama Wakil Ketua II, Roman Nasaru tersebut turut dihadiri Anggota DPRD dan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo hadir tanpa didampingi Wakil Bupati Hendra Hemeto.
Dalam sambutannya, Syam T. Ase menjelaskan, LKPJ Bupati merupakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
“Sehingga pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020,” jelas Syam.
Syam mengatakan, dalam aturan tersebut kepala daerah diharuskan menyampaikan LKPJ ke DPRd setempat pada rapat paripurna dengan waktu paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Satu hal yang perlu dipahami bersama, bahwa dokumen LKPJ yang disampaikan tidak hanya sekedar huruf dan angka yang tertulis di atas kertas, melainkan cerminan dari seluruh hasil daya dan upaya dalam menjalankan pemerintahan,” ucap Syam.
Politisi PPP ini mengungkapkan, LKPJ Bupati Gorontalo Tahun 2022 telah disampaikan sebelumnya melalui surat Bupati Gorontalo perihal pengantar yang disampaikan tepat waktu sesuai amanat perundang-undangan.
“Mewakili seluruh anggota DPRD, saya berharap program pemerintah daerah uny tahun 2023 mengalami peningkatan dan capaian serta progres yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” tandas Syam.
Penulis Thoger
