Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo, Ali Polapa meminta dinas perhubungan untuk mengambil alih pengelolaan retribusi para pedangang yang menggunakan fasiltas Terminal.
Pasalnya kata Ali, selama ini yang melakukan penarikan retribusi pedangan yang ada di terminal hanya sekelompok masyarakat, salah satunya di Terminal Bongomeme.
“Saya melihat pengelolaan retribusi di Disub belum maksimal, contohnya di pasar Bongomeme. Pungutan karcis pedagang yang menggunakan fasilitas terminal saya lihat bukan petugas Disub, tapi lebih banyak pihak lain,” ucap Ali, saat meminpin rapat Pansus evaluasi LKPJ Bupati beberapa waktu lalu.
Menurut Ali, jika para pedagang telah menggunakan fasilitas terminal, maka yang wajib menarik pajak retribusi adalah Disub bukan lagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pihak lain.
“Disitu saya lihat malah yang membagikan karcis kepada pedagang hanya pihak lain, sementara petugas Disub hanya sibuk mengatur arus lalu lintas,” terang Aleg Dapil Batudaa Cs.
“Saya berharap, Disub mengambil alih pemungutannya. Hal ini untuk menambah PAD kita. Tak hanya itu, ini juga untuk menghidarkan masyarakat dari pungutan-pungutan tak jelas (Pungli),” tandas Aleg PDIP.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
