Kontras.id, (Gorontalo) – Sejumlah pekerjaan proyek yang belum sepenuhnya terbayarnyan di Dinas PU-PR Kabupaten Gorontalo, mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Golkar, Iskandar Mangopa.
Iskandar Mangopa mengungkapkan, ada beberapa proyek yang telah melewati porses tender namun eksen dilapangan tidak terealisasi.
“Banyak yang begitu, tidak terealisasi tapi sudah melewati proses tender. Jika persoalnya refocusing, bagaimana mungkin terdapat proyek yang hampir sama dibeberapa OPD lalu terealisasi,” kata Iskandar saat mengukuti rapat evaluasi LKPJ Bupati beberapa waktu lalu.
Iskandar mengaku, lebih dari 10 tahun dirinya sebagai anggota DPRD sering memperingatkan Dinas PU-PR agar bekerja dengan baik dan fokus.
“Saya sudah jenuh menyampaikan hal-hal ini, bahkan ada beberapa aspirasi hasil reses yang sudah masuk tender dan memiliki papan proyek malah tidak terealisasi,” keluh Iskandar.
Iskanadar berharap, agar Dinas PU-PR dan OPD lain bisa mengambil pelajaran tentang kejadian tahun kamrin.
“Sudah cukup tahun 2020 menjadi pelajaran kita, jangan sampai terjadi hal yang sama di tahun 2021,” ucap Iskandar.
Ditempat yang sama Ketua Fraks Hanura-Gerindra (HanGer), Suwandi Musa juga ikut mengkritik kinerja PU-PR. Kata Suwandi, para kontraktor sering mengeluh. Pasalnya, pekerjaan pembangunan tahun lalu yang sudah rampung hingga kini tak kunjung dibayarkan.
“Jujur saja ya, akhir-akhir ini saya banyak dipusingkan oleh penyedia barang dan jasa yang datang ke rumah. Keluhan mereka rata-tata pada proyek tahun 2020 belum terbayarkan,” kata Suwandi.
Suwandi mengungkapkan, perseolan ini terjadi karena penyediaan anggaran yang tidak dilakukan dengan baik. Sehingga akibatnya daerah menanggung hutang kepada para penyedia jasa.
“Fenomena yang seperti tolong jangan dipandang remeh. Memang daerah mengalami refocusing anggaran, tapi jika besok-besok ada pihak ketiga protes, DPRD mau jawab apa? Belum lagi daerah potongan anggaran DAU sebanyak Rp 20 Miliar, ditambah refocusing anggaran 8 persen,” tutur Suwandi.
“Mohon maaf saya berbicara ini dalam rangka memperbaiki manajemen keuangan daerah, suapaya tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan,” tambah Suwandi.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
