Kontras.id, (Gorontalo) – Dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) bakal libatkan seluruh Organisai Perangkat Daerah.
Hal ini ditegaskan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo saat mebuka rapat pra evaluasi penilaian komitmen pemerintah paerah membangun responsif gender dan kota layak anak dalam persiapan penilaian Ekaparaya (APE) dan Evaluasi KLA tahun 2021 oleh Pemerintah Pusat, di Restaurant Domestique Kota Gorontalo, Minggu 21/03/2021.
Bupati mengatakan, guna memnimalisir kejadian kekerasan anak dan perempuan yang terus meningkat, pemerintah daerah melakukan rapat kelompok kerja persamaan Gender.
“Untuk mencari solusi, maka harus dirumuskan bersamaan. Tidak hanya Dinas P3A, tapi harus melibatkan seluruh OPD, perguruan tinggi, LSM termasuk PKK,” tegas Bupati.
Nelson Pomalingo menyampaikan, tidak sekadar mencari solusi tapi pemerintah berkomitmen bersama melakuan implementasi dalam mewujudkan KLA. Bahkan kata Nelson, Anggaran Dana Desa (ADD) ikut libatkan dalam menyelamatkan anak dan perempuan.
“Jika ini dilakukan melalui desa, mudah – mudahan problem kekerasan anak dan perempuan semakin berkurang di,” tandas Nelson.
Sementara Kepada Dinas P3A, Dewi Nani menjelaskan. Tujuan membangun koordinasi sinergitas dan kerjasama baik instansi pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi maupun lembaga masyarakat adalah mewujudkan pembagunan yang Responsif Gender.
“Kita memberikan apresiasi, atas komitmen dan kontribusi mitra pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat,” tutur Dewi.
“Selain itu, kita juga mengapresiasi atas komitmen OPD mengintegrasikan keadilan keterasaan gender dalam kebijakan program kegiatan pembagunan. Sehingga menjadi satu dimensi intergral mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan hingga evaluasi pembagunan”, tambah Dewi.
Penulis : Rollink Djafar
Editor : Anas Bau