Kontras.id (Gorontalo) – Aktivis Pemuda Gorontalo, Fanly Katili mendesak Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo untuk segera membetuk Tim Pencari Fakta, guna menyelidiki bocornya notisi BPKP terkait pemeriksaan dana Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu.
Menurut Fanly, bocornya notisi BPKP ke public merupakan cambuk keras bagi pemerintahan Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto (NDH) ke depan. Pasalnya kata Fanly, notisi tersebut sangat rahasia. Sehingga tidak seharusnya dipublis, atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkompoten.
“Seingat saya yang bisa mengakses itu hanya bupati sebagai user, Dinas Sosial, dan yang ke tiga adalah ispektorat. Dan apapun alasannya notisi itu tidak bisa keluar, karena dokumen itu sangat rahasia. Lain halnya dengan LHP, DPR juga bisa menerima itu,” terang Fanly kepada Kontras.id, Senin 01/03/2021.
Fanly menyampaiakan, bahwa di dalam notisi itu tidak ada sesuatu yang bermasalah terkait hasil pemeriksaan BPKP. Akan tetapi dirinya mempertanyakan, kenapa notisi tersebut bisa keluar.
“Olehnya saya mendorong Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo untuk membentuk TPF guna mengungkap siapa actor dibalik bocornya notisi tersebut. Ini untuk menciptakan alselerasi perintahan yang baik dan bersih,” ucap Fanly.
“Apabila ada oknum ASN terbukti sengaja membocorkan, maka ini bisa menjadi pelanggaran berat dan dapat dipidana. Saya mendorong dan mensupport Bupati Nelson untuk segera menindaklanjuti ini,” tambah Fanly.
Penulis : Rollink Djafar
Editor : Anas Bau
