Kontras.id (Kabupaten Gorontalo) – Ketua DPD ll Partai Golkar Kabupaten Gorontalo, Hendra Hemeto angkat bicara terkait permintaan Ketua DPC PPP, Syam T. Ase yang meminta dirinya agar membawa Partai Golkar seutuhnya untuk koalisi bersama PPP di Pilkada Kabupaten Gorontalo.
Menurut Hendra, bahwa pernyataan Ketua DPC PPP Kabupaten Gorontalo perlu diluruskan. Pasalnya dirinya mengaku satu-satunya calon dari Partai Golkar yang memegang mandat atau surat tugas dari DPP untuk Pilkada Kabupaten Gorontalo.
“Mandat atau surat tugas itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar,” kata Hendra melalui WhatsApp, Senin 03/08/2020.
“Surat tersebut belum ditarik atau dibatalkan maupun kadaluwarsa alias masih berlaku sampai sekarang,” sambung Hendra.
Hendra menjelaskan, surat DPP Partai Golkar berisi tiga poin perintah yang diantaranya, ia diperintahkan mencari partai koalisi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan terakhir melaporkan hasil dari poin satu dan dua ke DPP Partai Golkar untuk segera diterbitkan SK atau surat rekomendasi Pilkada 2020.
“Karena Partai Golkar dalam hal ini saya selaku ketua dan pemegang mandat hanya membidik wakil bupati, maka yang harus lebih dahulu mengeluarkan rekomendasi adalah PPP yang mengusung calon Bupati,” ujar Hendra.
“Jika rekomendasi PPP sudah keluar, maka Rekom Golkar juga akan segera dikeluarkan dengan melampirkan Rekom PPP,” lanjut pria yang sering disapa Dadang.
Dadang menegaskan, surat tugas atau mandat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar hanya kepada satu orang untuk setiap daerah yang melaksanakan Pilkada dan diprioritaskan bagi Ketua DPD ll Kabupaten Kota, maupun ketua DPD 1 untuk Pilkada Gubernur.
“Jadi kekhawatiran DPC PPP tidak akan terjadi selama surat mandat tersebut masih dipegang dan atas nama saya. Jadi begitu Rekom PPP keluar, maka Rekom Golkar otomatis akan segera diterbitkan berdasarkan mandate dan surat tugas yang telah dikeluarkan oleh DPP kepada saya,” tutur Dadang.
“Jadi kalau Rekom sudah keluar maka koalisi PPP dan Golkar akan segera terwujud, dan pelaksanaan Musda Golkar Kabupaten Gorontalo akan berjalan mulus, tentunya dengan prioritas pemegang rekomendasi,” ucap Dadang.
Sebab menurut dadang, setiap hajatan Musda Partai golkar selalu mengedepankan azas musyawarah dan mufakat.
“Sehingga tidak terjadi perpecahan ditubuh Partai Golkar khususnya bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada,” pungkas Dadang,(02)
