Kontras.id (Kota Gorontalo) – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo menilai, penanganan Covid-19 di di Provinsi Gorontalo gagal.
Hal ini diungkapkan Ketua Aksi dan Advokasi PC PMII Kota Gorontalo, Winowi Pontoh kepada media ini, Selasa 21/07/2020.
Winowi mengatakan, seperti dilansir pada laporan gugus tugas provinsi per tanggal 20 Juli 2020 kasus positif Covid-19 di Gorontalo mengalami kelonjakan yang sangat signifikan hingga mencapai 107 kasus. Menurutnya Ini adalah sejarah pertama sejak adanya kasus virus corona di Gorontalo.
“Dalam satu hari saja bisa mencapai 107 kasus. Ini membuktikan, bahwa skenario penanganan Covid-19 yang diterpakan oleh pemerintah gagal,” ujar Winowi.
Kata Winowi, terdapat beberapa indikator yang menjadi kajian PMII sendiri. Pertama, mulai dari penerapan protokol kesehatan di setiap perbatasan yang tidak efektif. Contohnya perbatasan Gorontalo Utara (Atinggola) dan Bone Bolango (Taludaa).
“Misalnya orang yang masuk Gorontalo tanpa melakukan rapid test bisa lolos dengan mudah, bahkan ada yang tanpa syarat. Padahal kita tahu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk masuk Gorontalo,” kata Winowi.
“Memang di perbatasan disediakan tempat untuk melakukan rapid test, sebagai syarat masuk Gorontalo. Akan tetapi dengan mahalnya tarif rapid test, banyak masyarakat yang cenderung menghindar. Biaya rapid test di perbatasan mencapai Rp 250 ribu. Sementara sesuai surat edaran kementerian kesehatan maksimal biayanya Rp150 ribu. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” tegas Winowi.
Selain itu, kata Winowi, protokol kesehatan di era new normal yang semestinya diperketat justru malah minim diperhatikan, seperti pusat-pusat perbelanjaan.
“Protokol kesehatan sudah jarang ditemukan, dibanding saat penerapan PSBB. Di mall misalnya, pengunjung yang mestinya diatur hanya 50 persen justru tidak ada bedanya sebelum adanya Covid-19 Gorontalo. Abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan membuat lonjakan kasus positif ikut naik. Ini disebabkan lalainya pemerintah daerah melakukan penanganan,” ucap Winowi.
“PMII akan terus mengontrol kinerja pemerintah dalam menangani pandemi. Ada juga beberapa isu yang sedang kami advokasi dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan demontrasi,” pungkas Winiwi.(02)
