Kontras.id (Goronralo) – 16 Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang tidak hadir pada sidang Paripurna Pengambilan Keputusan APBD-P Tahun 2022 mengaku berkeinginan untuk hadir di Paripurna tapi dengan beberapa syarat.
Syarat itu diantaranya, Pembahasan APBD-P Tahun 2022 harus menghapus belanja perjalanan dinas anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo dan seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
“Itu semua kita geser untuk masyarakat, seperti pembangunan mahyani (Rumah Layak Huni), tunjangan kepala desa yang hanya 900 ribu, serta aparat desa, ada juga sub BKKBD yang hari ini masih tidak sesuai pengajiannya,” ungkap Irwan Dai saat konferensi pers di ruang rapat Paripurna DPRD, Senin 03/10/2022.
“Gaji guru paud juga, yang hari ini hanya di bebankan di ADD, sementara posisi ADD juga sangat krusial untuk diharapkan. Inilah yang terjadi saat ini,” lanjut Irwan.
Irwan menegaskan, sampai saat ini persyaratan yang mereka layangkan itu tidak pernah direspon oleh pemerintah daerah dan Ketua DPRD. Jika itu di respon, kata Irwan, maka 16 anggota DPRD yang walkout akan hadir pada paripurna tersebut.
“Kami mau menghadiri paripurna itu, tapi rubah APBD Perubahan itu untuk kepentingan rakyat, tapi tidak ada jawaban. Kemudian teriak-teriak ini demi kepentingan rakyat, ini demi kepentingan masyarakat dimana letaknya?” tanya Irwan.
Di tempat yang sama Iskandar menegaskan, jika teriak-teriak yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD pada Pembahasan APBD induk maka itu benar untuk rakyat.
“Tapi kalau anda berteriak-teriak demi rakyat di APBD-P, itu sesuatu yang tidak benar,” tandas Irwan.
Penulis : Khalid Moomin
