Kontras.id, (Gorontalo) – Pasca walkout dari sidang rapat paripurna DPRD pembicaraan tingkat 1 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022, Suwandi Musa terancam didepak dari keanggotaan Fraksi Demokrat-Hanura.
Hal ini ditegaskan oleh Anggota Fraksi Demokrat-Hanura DPRD Kabupaten Gorontalo yang sekaligus Sekertaris DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, Amir Habuke kepada awak media usai mengikuti rapat paripurna, Senin 26/09/2022.
Amir mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap Suwandi Musa yang melakukan walkout dari rapat paripurna.
“Saya sangat menyayangkan, dan ini (sikap melawan keputusan fraksi) sudah berulang kali (terjadi). Terus terang Partai Hanura bukan fraksi gabungan Demokrat, hanya digabungkan. Kita panggil mereka karena sudah tidak memiliki fraksi. Jadi seharusnya tunduk kepada Fraksi Demokrat,” ucap Amir.
Amir mengaskan, Demokrat di DPRD Kabupaten Gorontalo tanpa Partai Hanura tetap utuh sebagai fraksi. Maka untuk menanggapi ulah yang dinilai sering dilakukan oleh Suwandi Musa, Fraksi Demokrat akan mengambil sikap tegas.
“Dalam waktu ini Demokrat akan mengambil sikap tegas, yang tentunya akan menghilangkan Partai Hanura dari Fraksi Demokrat. Surat keputusan itu akan segera kita bawa dan akan dibacakan pada paripurna berikutnya,” tegas Amir.
Sementara, Suwandi Musa yang juga Ketua Partai Hanura Kabupaten Gorontalo mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan hak preogratif Fraksi Demokrat.
“Awalnya mereka (Fraksi Demokrat) mengajak kita (Partai Hanura) bergabung, no problem. Tapi kemudian hari ini mereka akan keluarkan, itu juga tidak masalah,” kata Suwandi.
Suwandi menegaskan, meski pihaknya didepak dari Fraksi Demokrat, Hanura akan tetap hidup di DPRD Kabupaten Gorontalo.
“Masih ada fraksi lain sebagai tempat untuk saya bergabung, masih ada Fraksi PKS-Gerindra, Nasdem dan Golkar, tidak maslah. Tapi kita tidak mau berandai-andai, jika itu jadi pokok permasalahan no problem,” ucap Suwandi.
“Hanura lahir untuk rakyat, bukan untuk negosiasi jabatan dan lain sebagainya,” tandas Suwandi.
Penulis Thoger
