Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Sladauri Kinga menunda rapat dengar pendapat terkait permintaan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo kepada PT. Royal Coconut.
Sladauri menjelaskan, penundaan RPD tersebut dikarenakan oleh ketidak hadiran Direktur PT Royal Coconat. Perusahaan hanya mengirimkan wakilnya, yankni manager human resources development.
“Penundaannya karena perwakilan dari perusahaan tidak bisa menggambil keputusan, sementara tujuan dari RPD adalah mencari solusi. Bagaimana kita bisa mendapatkan selusi sementara yang hadir tidak bisa mengambil keputusan,” jelas Sladauri, Senin 25/10/2021.
Sladauri mengatakan, forum rapat sepakat ditunda dan dilanjutakan pada minggu depan. DPRD akan berusaha untuk menghadirkan direktur perusahaan, agar RDP lanjutan dapat mendapatkan jalan keluar atas permintaan para buruh.
“Kita akan lanjutkan minggu depan dengan menghadirkan direktur perusahaan. Supaya permintaan para buruh mendapat jawaban dan solusi dari perusahaan,” tandas pria yang sering disapa Aya Kinga ini.
Sementara Taufik Buhungo selaku perwakilan FSPMI Provinsi Gorontalo mengaku kecewa dengan ketidak hadiran direktur perusahaan. Taufik menjelaskan, tujuan mereka untuk bisa bertatap muka dengan pimpinan perusahan adalah mencari jalan keluar terkait persoalan buruh yang terjadi di PT Royal Coconut.
“Karena ini menyakut masa depan perusahaan dan buruh. Tidak hadirnya direktur perusahan merupakan tamparan buat DPRD, karena mereka tidak menghormati DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat,” tutur Taufik.
Taufik meminta agar DPRD Kabupaten Gorontalo mengambil sikap tegas, apa bila pada rapat berikutnya Direktur PT Royal Coconut tidak hadir.
“Kalau perlu ditutup sementara dulu, sampai ada kejelasan kehadiran dari direktur,” pungkas Taufik.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
