Kontras.id, (Gorontalo) – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Safrudin Hanasi menyangkan industry pengelolaan minyak kelapa Gemilang dibawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Global Gorontalo Gemilang yang berada di Dusun Buhude, Desa Puncak, Kecamatan Pulubala sudah tidak beroresi.
Hal ini diungkapkan Safrudin Hanasi saat dirinya bersama anggota DPRD Komisi ll melakukan sidak ke lokasi industry yang diresmikan oleh Sekretaris Daerah Hadijah U Tayeb pada 26 Desember 2019 silam itu, Rabu (23/06/2021).
Dalam kunjunganya, Komisi II mendapati industry tersebut tertutup dan tidak melakukan proses produksi. Bahkan kata Safrudin, sesuai informasi warga setempat, bahwa industry ini terlihat dibuka hanya dua kali, saat peresmian semata dan para anggota DPRD datang berkunjung pada awal bulan tahun 2020 kemarin.
“Itupun, kunjungan kami disaat selang dua bulan pasca dibukanya. Saat datang yang kami lihat didalamnya sangat bersih, bahkan tungku pembakaran terkesan baru dibuat baranya agar terlihat ada proses pekerjaan. Sementara wadah penampungan, semua masih terlihat sangat bersih seperti belum ada proses pembuatannya,” jelas Safrudin, Kamis 24/06/2021.
“Saat tiba kami telah disuguhi spanduk dan sejumlah minyak kelapa kampung sudah jadi. Jadi jika dilihat dari ungkapan warga bahwa industri ini dibuka hanya saat peresmian dan saat kunjungan kami, maka dari mana minyak kelapa berlabel BUMD Gemilang yang diperlihatkan kepada kami?” tanya Safrudin.
Kata Safrudin, jika pengakuan warga bahwa aindustry ini tidak pernah dibuka maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah sebesar Rp 2,2 Milyar untuk BUMD tersebut dikemakan?
“Sampai saat inipun kantor BUMD gemilang tak diketahui alamatnya dimana. Apalagi dibuktikan dengan gedung industry minyak kelapa yang memang terlihat sudah lama tutup, karena rumputnya sudah lebat,” kata Safrudin.
“Kalaupun anggaran Rp 2,2 Milyar itu dibuatkan perbaikan infrastruktur jalan, sudah pasti jalan puncak di Kecamatan Pulubala sudah mulus dan tak rusak lagi seperti saat ini,” ketus Aleg dapil Tibawa-Pulubala ini.
Safrudin juga mempertanyakan, terkait pemaparan BUMD yang saat diresmikannya industry tersebut. BUMD kata Safrudin dalam penyampaiannya mengaku mampu berproduksi hingga 2 ton perhari, sehingga dengan demikian, pihak BUMD dapat membeli kelapa dari petani disekitar desa ini.
“Padahal tahun kemarin saat pandemic Covid-19 ekonomi menurun, dan petani sangat merasakan hal tersebut. Kalau dana yang tak sedikit itu dikelola dengan baik oleh BUMD, sudah pasti bisa meringankan ekonomi petani kelapa diwilayah sekitar, tetapi faktanya tak seperti itu,” keluh Safrudin.
“Dari kunjungan ini kami sangat kecewa karena sebagai Aleg yang selalu membahas anggaran rakyat hanya dibuang percuma dan tak ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tandas anggota fraksi PKS ini.
Sementara itu Ketua komisi ll Ali Polapa menambahkan, terkait hasil kunjungan itu pihaknya akan segera mengagendakan rapat dengar pendapat dengan BUMD untuk mempertanyakan kondisi tersebut.
“Karena uang yang diberikan kepada BUMD ini tak sedikit dan pada akhirnya fakta dilapangan tak sesuai dengan pemaparan awal, maka kami akan mengundang mereka untuk meminta penjelasn,” tandas Ali.
Penilsi : Thoger
Editor : Anas Bau
