Kontras.id, (Bolmut) – Pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendapat perhatian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Sejumlah hasil pemeriksaan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk membenahi sistem pengelolaan aset agar lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil pemeriksaan tersebut dipaparkan dalam kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2025 hingga Semester I 2026, yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bolmut, Kamis 19/11/2026.
Pertemuan itu dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bolmut, Dr. Hi. Abdul Nazaruddin Maloho, S.Pd., M.Si., yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolmut.
Dalam pemaparannya, tim pemeriksa BPK RI menyampaikan hasil evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan aset pemerintah daerah, termasuk sejumlah temuan dan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian serta tindak lanjut dari instansi terkait.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pencatatan aset, tetapi juga mencakup seluruh tahapan pengelolaannya. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga proses penghapusan barang milik daerah.
Seluruh tahapan itu menjadi bagian penting dalam memastikan aset pemerintah benar-benar tercatat, terjaga, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pengelolaan yang baik juga diperlukan untuk mencegah persoalan administrasi serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Abdul Nazaruddin Maloho menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap sistem manajemen aset di lingkungan Pemkab Bolmut.
Ia memastikan pemerintah daerah akan menjadikan seluruh rekomendasi BPK sebagai dasar evaluasi dan pembenahan, terutama dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memastikan pengelolaan barang milik daerah berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Pengelolaan aset yang baik adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Kami akan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan aset secara berkelanjutan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap barang milik daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan ketelitian dalam penatausahaan aset.
Selain Abdul Nazaruddin Maloho, kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati, sejumlah pimpinan OPD, para camat, serta Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Maxyanus Taruk Lobo, bersama jajaran pemeriksa.
Melalui pemeriksaan ini, Pemkab Bolmut diharapkan tidak hanya menindaklanjuti rekomendasi secara administratif, tetapi juga melakukan pembenahan nyata terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan aset daerah.
Dengan demikian, aset yang dibiayai melalui anggaran pemerintah dapat dikelola secara lebih efektif, memiliki kepastian administrasi, serta memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat Bolmut.














