Example floating
Example floating
AdvertorialDaerahPemerintahan

Plt Bupati Bolmut Sentil OPD, Perencanaan Pembangunan Jangan Melenceng dari Kemampuan Anggaran

×

Plt Bupati Bolmut Sentil OPD, Perencanaan Pembangunan Jangan Melenceng dari Kemampuan Anggaran

Sebarkan artikel ini
Aditya Pontoh
Plt Bupati Bolmut, Mohammad Aditya Pontoh ketika membuka kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah 2025-2029 di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulut pada Rabu, 18 November 2026,(foto Istimewa).

Kontras.id, (Bolmut) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Mohammad Aditya Pontoh mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menyusun target pembangunan yang melampaui kemampuan keuangan daerah. Setiap program harus dirancang secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Aditya ketika membuka kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah 2025–2029, yang berlangsung di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Rabu 18/11/2026.

Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bolmut 2025-2029. Pemerintah daerah berupaya memastikan arah pembangunan tetap terukur, terintegrasi, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemkab Bolmut melibatkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), tenaga ahli, serta seluruh perangkat daerah. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara target pembangunan kabupaten dan capaian kinerja masing-masing OPD.

Aditya menjelaskan, perubahan RPJMD merupakan langkah penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah, dinamika lingkungan strategis, perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, hingga regulasi yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, penyesuaian tidak boleh dilakukan sekadar mengubah dokumen perencanaan. Asumsi pembangunan, proyeksi keuangan, indikator kinerja, hingga program prioritas harus dikaji secara menyeluruh agar target yang ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan RPJMD bukan berarti mengganti visi dan misi kepala daerah. Langkah tersebut justru bertujuan menyempurnakan strategi, arah kebijakan, sasaran, serta indikator pembangunan agar lebih relevan dengan tantangan dan kemampuan daerah.

Aditya mengingatkan bahwa perubahan dokumen RPJMD akan berdampak langsung terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028 dan perencanaan tahun berikutnya. Karena itu, seluruh tahapan harus diselesaikan secara cermat dan tepat waktu, terlebih masa pelaksanaan RPJMD tinggal menyisakan dua tahun.

Dalam kesempatan itu, seluruh pimpinan OPD diminta serius menuntaskan perumusan, penyelarasan, dan validasi pohon kinerja serta cascading selama forum berlangsung. Aditya tidak menghendaki adanya perangkat daerah yang masih menyisakan pekerjaan setelah kegiatan berakhir.

Instruksi serupa diberikan kepada Bapelitbangda agar segera mengintegrasikan hasil pembahasan ke dalam dokumen perubahan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah 2025–2029. Setiap indikator dan target kinerja harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan pembangunan daerah serta didukung kemampuan anggaran dan sumber daya.

Sementara itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mengawal seluruh proses perubahan RPJMD hingga ditetapkan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap penyesuaian program, sasaran, dan indikator pembangunan tidak bertentangan dengan proyeksi keuangan maupun arah kebijakan penganggaran daerah.

“Perencanaan dan penganggaran tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegas Aditya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang direncanakan. Keselarasan antara kebutuhan masyarakat, target kinerja, dan kemampuan pembiayaan menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif.

Aditya menekankan, perubahan RPJMD tidak boleh berakhir sebagai rutinitas administratif atau sekadar memenuhi kewajiban penyusunan dokumen. Sebaliknya, dokumen tersebut harus menjadi pedoman nyata dalam menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong mengubah pendekatan dalam menyusun program kerja. Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup berorientasi pada daftar kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi harus menitikberatkan pada hasil, dampak, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Moh. Hidayat Panigoro, tenaga ahli penyusun Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Doddy Afianto, narasumber Marlupi Julianingrum, Kepala Bapelitbangda Bolmut, serta jajaran kepala OPD dan peserta kegiatan lainnya.

Share:  
Example 120x600