Example floating
Example floating
DaerahHeadlinePemerintahan

Empat Surat Suara Jadi Penentu, Sengketa Pilkades Bengketang Menanti Keputusan Bupati Sangihe

×

Empat Surat Suara Jadi Penentu, Sengketa Pilkades Bengketang Menanti Keputusan Bupati Sangihe

Sebarkan artikel ini
Sangihe
Calon Kapitalaung Kampung Bengketang Kepulauan Sangihe 2026 nomor urut 1, Ernisye Londo,(foto Istimewa).

Kontras.id, (Sangihe) – Sengketa Pemilihan Kapitalaung Kampung Bengketang (Enemawira) dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe 2026 kini memasuki tahap penentuan. Nasib empat surat suara yang dinyatakan tidak sah menjadi persoalan utama yang harus segera diputuskan oleh pihak berwenang.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut administrasi pemilihan. Keputusan terhadap empat surat suara tersebut berpotensi menentukan siapa yang berhak memimpin Kampung Bengketang untuk delapan tahun ke depan.

Pemilihan yang berlangsung pada 21 Oktober 2026 itu menyisakan polemik setelah panitia Pilkades tingkat kampung menyatakan empat surat suara tidak sah. Padahal, berdasarkan persoalan yang dipermasalahkan, coblosan pada keempat surat suara tersebut hanya mengenai satu calon.

Situasi semakin krusial karena perolehan suara antara para calon hanya terpaut satu suara. Dengan selisih setipis itu, keabsahan empat surat suara menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Calon Kapitalaung nomor urut 1, Ernisye Londo meminta Bupati Kepulauan Sangihe bersama Panitia Pemilihan Kapitalaung tingkat kabupaten agar menangani sengketa tersebut secara objektif. Ia berharap keputusan yang diambil benar-benar mengedepankan keadilan, kebenaran, dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Empat suara adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang,” ujar Ernisye.

Desakan agar persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan regulasi juga disampaikan Komisi Eksekutif LP-KPK Cabang Sangihe, Wasty Kamurahang. Ia menilai ketentuan mengenai keabsahan surat suara sebenarnya telah diatur secara jelas sehingga tidak seharusnya menimbulkan perdebatan berkepanjangan.

“Kita tidak sedang berdebat soal suka atau tidak suka. Kita sedang bicara soal hukum. Rujukannya jelas, Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 53 huruf e,” tegas Wasty.

Adapun bunyi Pasal 53 huruf e tersebut, ‘surat suara dinyatakan sah jika coblosan hanya mengenai satu calon, meskipun bekas coblosan membias atau tembus kebagian lain dan tidak mengenai calon lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Wasty berpandangan bahwa empat surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah seharusnya dapat dinyatakan sah apabila terbukti coblosannya hanya mengenai satu calon dan tidak menyentuh calon lainnya. Menurutnya, bekas coblosan yang membias atau menembus bagian lain tidak serta-merta menjadi alasan untuk menggugurkan suara pemilih.

“Ini soal suara rakyat. Satu coblosan itu adalah satu suara, satu harapan. Jangan sampai suara rakyat Bengketang gugur hanya karena tinta yang tembus. Aturan sudah mengantisipasi itu,” lanjut Wasty.

Wasty juga menyoroti pentingnya pemahaman panitia terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilihan. Ia menilai sosialisasi Peraturan Bupati sejak awal dapat mencegah munculnya polemik, terutama jika seluruh panitia memahami secara tepat kriteria penetapan surat suara sah dan tidak sah.

“Kami mendesak Panitia Pemilihan Kabupaten dan Bupati untuk mengambil keputusan berdasarkan Perbup ini. Jangan sampai keputusan yang lahir justru bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Itu akan menjadi preseden buruk bagi Pilkades di kampung-kampung lain di Sangihe,” tegas Wasty.

Kini, perhatian masyarakat Kampung Bengketang tertuju pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut, mulai dari Camat Tabukan Utara, Panitia Pemilihan Kapitalaung tingkat kabupaten, hingga Bupati Kepulauan Sangihe.

Masyarakat berharap penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan keputusan akhir, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi di tingkat kampung. Keputusan yang berlandaskan aturan dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan serupa pada pemilihan berikutnya.

“Aturan ini lah menjadi rujukan pada keputusan nanti, agar ke depan tidak menimbulkan konflik. Kalau aturan dilanggar, konflik akan terus berulang. Kalau aturan ditegakkan, masyarakat akan menerima, siapa pun yang menang,” tandas Wasty.

Hingga berita ditulis, masyarakat Bengketang masih menantikan keputusan resmi dari pihak berwenang. Mereka berharap sengketa tersebut segera dituntaskan dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kondusivitas masyarakat.

Satu hal yang turut menjadi sorotan dalam polemik ini adalah belum diumumkannya nama pemenang Pemilihan Kapitalaung oleh Panitia Pemilihan Kampung Bengketang.

Kini, keputusan berada di tangan pihak berwenang. Masyarakat menanti penyelesaian yang tidak hanya memberikan kepastian hasil pemilihan, tetapi juga menjaga perdamaian di Kampung Bengketang.

Share:  
Example 120x600