Kontras.id, (Bolmut) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) membahas penambahan 7.000 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah ini dibicarakan bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano melalui koordinasi yang berlangsung pada Selasa 20/10/2026.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolmut, Moh. Aditya Pontoh, menerima kunjungan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penandatanganan addendum Rencana Kerja (RK) untuk mengakomodasi penambahan kuota peserta JKN yang didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah daerah.
Aditya menyambut positif koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa penambahan kuota kepesertaan merupakan langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong cakupan JKN. Dengan adanya penambahan kuota ini, kita harapkan semakin banyak masyarakat yang terlindungi jaminan kesehatannya,” ujar Aditya.
Penambahan sebanyak 7.000 peserta PBPU tersebut ditujukan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN di Bolmut. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya daerah mengejar pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Dengan bertambahnya jumlah peserta yang ditanggung pemerintah daerah, diharapkan semakin banyak warga Bolmut dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan sesuai ketentuan program JKN.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano dan Staf Ahli Bupati Bolmut, Hidayat Panigoro. Koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui perluasan kepesertaan JKN.
