Kontras.id, (Boltara) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, menegaskan pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Tahun 2026 tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan.
Audit justru menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dan membenahi tata kelola pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan Jusnan saat membuka Entry Meeting Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Tahun 2026 di ruang kerjanya, Senin 24/08/2026.
Kegiatan itu dilaksanakan Inspektorat Daerah sebagai tindak lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026. Audit tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK-RI.
Dalam sambutannya, Jusnan menilai audit merupakan instrumen penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran agar bersikap terbuka dan memberikan data maupun informasi yang valid kepada tim auditor.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten, saya berharap melalui audit ini kita bisa mengidentifikasi potensi permasalahan lebih awal. Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar memberikan data yang valid, terbuka dan kooperatif kepada tim auditor,” tegas Jusnan.
Menurut Jusnan, keterbukaan dan kerja sama dari seluruh perangkat daerah menjadi kunci agar proses audit dapat berjalan secara objektif. Dengan demikian, setiap hasil pemeriksaan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Ia pun mengingatkan agar temuan audit tidak dipandang sebagai upaya untuk mencari-cari kesalahan. Sebaliknya, setiap catatan dan temuan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal di masing-masing OPD.
“Mari kita jadikan audit ini sebagai momentum untuk belajar dan berbenah. Tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penggunaan anggaran yang efektif, efisien serta sesuai aturan,” kata Jusnan.
Entry meeting tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum, pimpinan OPD terkait, PPTK, serta Bendahara Pengeluaran dari 10 OPD di lingkungan Pemkab Boltara.
Kesepuluh OPD tersebut terdiri dari Sekretariat DPRD, Bappelitbangda, BPKPD, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
Melalui pelaksanaan audit ini, Pemkab Boltara berharap potensi persoalan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran dapat diidentifikasi sejak dini. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu memperkuat kepatuhan seluruh perangkat daerah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Bagi Pemkab Boltara, pengawasan tidak seharusnya berhenti pada proses pemeriksaan semata. Audit harus bermuara pada langkah perbaikan yang nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, pelaksanaan audit diharapkan menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
