Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Boltara sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan opini WTP tersebut berlangsung pada Jumat 29/05/2026. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Wakil Bupati (Wabup) Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP bersama Ketua DPRD Boltara, Frangky Chendra.
Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Boltara dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keterangannya, Wabup Aditya Pontoh menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemkab Boltara mempertahankan opini tertinggi dari BPK tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
“Opini WTP ini bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Aditya.
Ia menambahkan, keberhasilan meraih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut menunjukkan sinergi antarlembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara berjalan dengan baik. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan keuangan dilakukan secara terukur dan berorientasi pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ad juga memberikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim pengelola keuangan, hingga aparat pengawasan internal yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga kualitas administrasi pemerintahan daerah.
“Ini adalah hasil kerja bersama. Ke depan tentu prestasi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan semakin baik,” kata Aditya.
Opini WTP sendiri menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar capaian opini, tetapi juga memastikan pengelolaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, Aditya turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade menjadi catatan penting bagi Kabupaten Boltara di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
