Kontras.id, (Boltara) – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual dari ruang kerja Bupati, Senin 18/05/2026.
Rakor nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia sebagai bagian dari langkah bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga kestabilan harga pangan, memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar, serta mengantisipasi potensi lonjakan inflasi di berbagai daerah.
Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan, serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kedua agenda tersebut dinilai penting dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong peningkatan kualitas produk daerah.
Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltara terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui berbagai langkah strategis yang dijalankan bersama TPID dan seluruh perangkat daerah terkait.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan semata menjaga angka statistik, tetapi juga memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau serta kondisi ekonomi daerah tetap berada dalam situasi yang stabil.
“Pemerintah daerah harus responsif terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di lapangan. Koordinasi lintas sektor sangat penting agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga,” ujar Sirajudin dalam kesempatan tersebut.
Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda, pihak Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Boltara.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Boltara berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan produk dan implementasi jaminan halal yang lebih optimal.
