Kontras.id, (Gorontalo) – Proses pendaftaran calon Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo resmi dimulai. Iskandar Mangopa tampil sebagai sosok pertama yang menyerahkan berkas pencalonan disertai dukungan 20 suara pada Selasa, 25 November 2025.
Ia hadir bersama rombongan pendukung ke kantor DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 16.30 WITA. Panitia pemilihan langsung menerima kedatangannya dan mengarahkan seluruh tahapan administrasi hingga berkas pendaftaran dinyatakan lengkap pada pukul 17.00 WITA.
Ketua tim pemenangan, Irwan Dai menjelaskan alasan momentum pendaftaran dipilih pada tanggal dan jam yang sama-sama mengandung angka 25 dan pukul lima sore.
“Semoga ini menjadi ikon terbaik dan dukungan yang diserahkan sebanyak 20 suara, dimana dari 19 Pimpinan Kecamatan (PK) Iskandar didukung oleh 16 Pk dan dari enam suara organisasi sayap didirikan, pak iskandar mendapatkan 4 suara, dimana KKPG dan AMPG, pak iskandar didukung oleh ketua KKPG sekaligus ketua Fraksi Golkar Wilvon Malahika,” ungkap Irwan.
Menurutnya, dukungan terhadap Iskandar juga disokong tokoh-tokoh Golkar Kabupaten Gorontalo.
“Sehingga total hak suara dari 25 pemegang hak suara, ada 20 suara untuk pak Iskandar,” jelas Irwan.
Irwan menegaskan bahwa Musda bukan ajang memecah kekuatan internal.
“Bagaimana Golkar kedepan bukan hanya bertahan di kursi pimpinan DPRD tetapi bagaimana memajukan lagi dan dengan sistem pemilu apapun Golkar harus memiliki target lebih dari yang sudah ada,” tegas Irwan.
Ditanya soal adanya diskresi Ketua DPD, ia pun belum dapat berspekulasi terkait isu adanya surat diskresi bagi Hendra Hemeto.
“Sampai saat ini hanya mendengar tetapi belum melihat bentuk dan isi suratnya,” tandas Irwan.
Wakil Ketua Panitia Pemilihan, Guntur Puluhulawa, membenarkan bahwa Iskandar merupakan pendaftar perdana pada jadwal hari kedua. Ia menyebut dokumen dukungan yang disertakan telah memenuhi ketentuan.
“Memang syarat calon adalah 30 persen dari pemilik suara dan Iskandar membawa 20 rekomendasi pemilik hak suara,” ungkap Guntur.
Terkait potensi rekomendasi ganda, panitia menyiapkan mekanisme klarifikasi langsung.
“Kami akan undang Ketua dan Sekretarisnya untuk kita tanyai langsung kemana pilihannya, jika saat verifikasi ditemui rekomendasi ganda,” tegas Guntur.
Di sisi lain, dinamika pencalonan juga diwarnai langkah politik Ketua DPD Golkar dua periode, Hendra Hemeto. Ia dikabarkan telah menerima surat diskresi dari DPP Partai Golkar yang memberikan persetujuan maju kembali untuk periode ketiga. Surat bertanggal 19 November 2025 itu diteken langsung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen Muhammad Sarmuji.
Sumber internal menyebut, dari 10 daerah yang mengajukan permohonan diskresi, hanya empat yang lolos evaluasi, termasuk Kabupaten Gorontalo. Keputusan itu disebut sebagai bentuk apresiasi atas capaian elektoral Golkar di bawah kepemimpinan Hendra.
Prestasi tersebut antara lain Pileg 2019 meraih enam kursi, posisi Wakil Ketua DPRD, hingga mengantar Hendra Hemeto sebagai Wakil Bupati Gorontalo. Pemilu 2024 perolehan meningkat menjadi sembilan kursi dan menjadikan Golkar sebagai pemegang kursi Ketua DPRD.
Mengikuti alur organisasi, Hendra juga telah melaporkan sikap politiknya ke DPD Golkar Provinsi atas arahan Idah Syahidah dan dukungan Rusli Habibie sebagai Ketua Dewan Pembina.
