Kontras.id, (Gorontalo) – Gelombang desakan moral muncul dari mahasiswa Universitas Gorontalo menyusul beredarnya video mesra berdurasi 17 detik yang diduga melibatkan dua legislator aktif, masing-masing dari DPRD Kota Gorontalo (AKL) dan DPRD Gorontalo Utara (DC).
Skandal tersebut memicu kemarahan publik karena dinilai mencoreng kehormatan lembaga perwakilan rakyat sekaligus mengkhianati falsafah adat Gorontalo yang menjunjung tinggi rasa malu (malu’o).
Presiden BEM Universitas Gorontalo, Erlin Adam, menegaskan bahwa kasus ini tak bisa dianggap persoalan pribadi, melainkan ujian moral bagi para pejabat publik dan lembaga politik yang menaunginya.
“Pejabat publik bukan hanya representasi politik, tetapi juga cermin moral masyarakat. Saat seorang wakil rakyat kehilangan malu, itu tanda nilai adat kita ikut dilukai,” tegas Erlin kepada Kontras.id, Sabtu 03/11/2025.
BEM Universitas Gorontalo mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Gorontalo dan DPRD Gorontalo Utara agar segera memeriksa dan menjatuhkan sanksi tegas kepada kedua anggota dewan yang diduga terlibat.
“BK DPRD itu bukan pajangan dalam struktur. Ia adalah penjaga kehormatan lembaga. Kalau mereka diam, berarti mereka ikut merobohkan marwah rakyat,” ujar Erlin.
Erlin menjelaskan bahwa dasar hukum sudah jelas, melalui Pasal 122 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang memberi wewenang BK untuk merekomendasikan pemberhentian anggota DPRD yang melanggar kode etik.
Selain itu, ia menyoroti sikap diam dua partai politik yang menaungi para legislator tersebut, yakni NasDem dan PPP. BEM Universitas Gorontalo menuntut kedua partai segera mencopot dan menonaktifkan kadernya.
“Partai tidak bisa hanya berbicara tentang moralitas di panggung politik, tapi diam ketika kadernya mempermalukan rakyat. Itu kemunafikan politik,” kata Erlin.
Ia mengingatkan bahwa NasDem berdiri dengan semangat Restorasi Indonesia, sedangkan PPP berlandaskan nilai-nilai Islam dan dakwah moral.
“Kalau kadernya justru terlibat skandal moral, maka cita-cita restorasi itu hanya tinggal slogan kosong,” ucap Erlin.
“PPP seharusnya menjadi contoh dalam menjaga akhlak politik. Jika diam terhadap kemaksiatan moral, itu berarti mereka telah mengkhianati amanah amar ma’ruf nahi munkar,” tegas Erlin.
Erlin juga menyinggung falsafah adat Gorontalo, “Adati hula-hula’a to syaraa, syaraa hula-hula’a to Kitabullah,” yang menegaskan hubungan erat antara adat, syariat, dan moral.
“Dalam pandangan leluhur Gorontalo, seorang pemimpin yang tidak tahu malu disebut Puulo, pemimpin yang kehilangan ruh moral. Jika ia tetap berkuasa, maka masyarakat akan terperosok ke dalam biito, kehancuran nilai,” jelas Erlin.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, BEM Universitas Gorontalo berencana menggelar aksi di kantor DPW NasDem, DPW PPP, serta kantor DPRD Kota dan Kabupaten Gorontalo.
“Kami akan turun dengan tuntutan tegas: copot dua legislator itu, dan bersihkan lembaga dari aib moral. Kami tidak menolak individu, tapi menolak pembusukan nilai,” tegas Erlin.
Baca Juga: Video Mesra Dua Legislator Gorontalo Dinilai Runtuhkan Moralitas Pejabat Publik
Ia menegaskan, langkah BEM bukan bentuk politisasi kampus, melainkan panggilan tanggung jawab moral terhadap kemerosotan nilai di ruang publik.
“Mahasiswa adalah moral force bangsa. Kami tidak sedang berpolitik praktis, kami sedang berjuang agar Gorontalo tidak kehilangan rasa malu,” katanya.
“Adat mengajarkan, ta to hulunga lo lipu lo to buheliya lo buto’o, negeri akan tegak bila pemimpinnya punya malu dan iman. Jika pemimpin sudah tidak tahu malu, maka negeri akan runtuh tanpa perang,” tandas Erlin.
Desakan moral dari BEM Universitas Gorontalo ini menjadi pengingat bagi partai politik dan lembaga legislatif agar menegakkan kembali nilai etik dan marwah adat dalam kehidupan politik daerah.
