Kontras.id, (Gorontalo) – Romy Sharjain, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Gorontalo, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa 10/06/2025.
Rakor ini tidak hanya membahas masalah inflasi, tetapi juga evaluasi terhadap lima program prioritas nasional, yakni Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, SPPG (Sekolah Penggerak Pendidikan Gratis), Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat miskin.
Mendagri RI, dalam kesempatan tersebut, menilai kinerja pemerintah daerah terkait program-program tersebut.
Secara umum, Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan sebagian besar kewajiban dengan baik, namun ada dua hal yang perlu perhatian lebih, yaitu penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat dan dukungan terhadap program SPPG.
“Pemkab Gorontalo akan menyampaikan hasil evaluasi ini kepada pimpinan daerah untuk mendapat perhatian lebih agar ada percepatan tindak lanjut,” ujar Romy.
Romy juga melaporkan bahwa inflasi di Kabupaten Gorontalo menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data per Mei 2025, inflasi year-on-year tercatat turun drastis menjadi 0,23%, dibandingkan dengan 3,15% pada bulan sebelumnya, April 2025.
“Secara month-to-month, kami mengalami deflasi, yang menunjukkan dampak positif dari program pengendalian inflasi yang telah kami jalankan,” kata Romy.
Namun, ia mengingatkan bahwa inflasi yang terlalu rendah bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Inflasi yang terkendali adalah yang paling ideal, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” imbuh Romy.
Dalam hal pencairan Gaji ke-13 bagi ASN, Romy menekankan agar dana tersebut digunakan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan penting, seperti pendidikan anak-anak, terutama karena waktunya bertepatan dengan Idul Adha dan ibadah haji.
“Harapannya masyarakat tetap mempergunakan gaji ke-13 sesuai kebutuhan utama, terutama untuk pendidikan anak, dan tidak terabaikan,” tandas Romy.
