Kontras.id, (Gorontalo) – Dugaan pemberhentian pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk aparat desa oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi menuai kritik dari DPRD Kabupaten Gorontalo.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai mengaku prihatin terhadap penghentian kegiatan Bimtek perpajakan dan pelatihan aplikasi Coretax yang diperuntukkan bagi desa-desa se-Kabupaten Gorontalo.
“Kami merasa prihatin atas dihentikannya kegiatan Bimtek tersebut oleh Bupati Gorontalo,” kata Irwan kepada awak media, Rabu 21/06/2025.
Menurut Irwan, kegiatan Bimtek tersebut berpotensi mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami menerima informasi bahwa kegiatan itu telah dihentikan oleh Bupati Gorontalo. Tentu hal itu sangat disayangkan, apalagi kegiatan sudah mulai dilaksanakan, lalu dihentikan secara sepihak. Itu tidak etis,” ucap Irwan.
Ia menilai Bimtek adalah inisiatif strategis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas desa. Namun, kegiatan tersebut dihentikan oleh Bupati hanya karena alasan persoalan internal birokrasi.
“Ini menunjukkan seolah-olah bupati tidak menginginkan PAD meningkat, padahal daerah sedang mengalami krisis keuangan. Kami di Komisi IV tentu sangat kecewa atas keputusan tersebut,” ujar Irwan.
Irwan juga menyampaikan rasa malu karena penghentian program yang bermanfaat tersebut justru disebabkan persoalan internal pemerintahan. Ia menilai masalah internal seharusnya tidak diumbar ke publik.
“Saya malu dengan situasi ini. Karena jika persoalan seperti ini diketahui publik, bisa menimbulkan anggapan bahwa Bupati Gorontalo tidak disegani oleh bawahannya. Sebaiknya, jika ada masalah internal, diselesaikan secara tertutup agar tidak memperburuk citra pemerintahan,” tegas Irwan.
Ia pun mengingatkan agar di masa 100 hari kerja, Bupati Gorontalo tidak hanya terfokus pada urusan rutin seperti gaji ASN, tetapi lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Kami berharap, dalam 100 hari kerjanya, bupati tidak hanya mengurus soal gaji ASN. Itu biarkan saja menjadi tanggung jawab OPD teknis. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti jalan dan jembatan yang rusak parah dan perlu segera ditangani,” tandas Irwan.
