Kontras.id, (Gorontalo) – Dunia pemerintahan desa kembali diwarnai oleh insiden yang mencoreng citra birokrasi lokal. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Kepala Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Mohamad Daud Adam yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu warganya.
Insiden tersebut terekam dalam sebuah video singkat yang kini tersebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sosok sang kepala desa menyerang seorang warga secara agresif. Aksi tersebut memicu gelombang kecaman, baik dari masyarakat umum hingga para legislator daerah.
Salah satu reaksi keras datang dari Ramsi Sondakh, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Dapil Telaga Cs. Ia menilai bahwa tindakan sang kepala desa sangat tidak pantas dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa.
“Parah, parah, ini sangat parah. Tidak ada ampun bagi kepala desa seperti ini. Pemimpin yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman bagi warganya sendiri. Ini tidak bisa ditoleransi,” ujar Ramsi kepada awak media, Sabtu 12 April 2025.
Menurut Ramsi, kekerasan tersebut bukan hanya melukai secara fisik, tapi juga menunjukkan kegagalan moral dan mental dari pemimpin desa yang bersangkutan. Ia bahkan menyamakan perilaku sang kepala desa dengan tindakan preman jalanan yang tak layak disandang seorang pejabat publik.
“Bayangkan bagaimana rasa takut warga yang dipimpin oleh kepala desa seperti ini. Bukan perlindungan yang mereka dapat, tapi justru intimidasi dan kekerasan. Ini sangat memalukan,” tegas Iyon, sapaan akrab Ramsi Sondakh.
Melihat kondisi tersebut, Iyon mendesak Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, agar segera mengambil tindakan tegas berupa penonaktifan sementara kepala desa yang bersangkutan.
“Penonaktifan ini penting agar proses hukum dapat berjalan tanpa adanya intervensi, serta demi menjaga psikologis warga desa yang kini merasa resah dan terancam,” ujar Iyon.
Iyon juga menyampaikan komitmennya untuk terus memantau jalannya proses hukum hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja.
“Saya akan kawal kasus ini sampai tuntas. Baik secara pribadi maupun secara lembaga, kami di DPRD tidak akan membiarkan peristiwa ini berlalu begitu saja. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tegas Iyon.
Selain itu, Iyon menyebut pihak DPRD tengah bersiap membawa perkara ini ke meja forum resmi dewan. Langkah tersebut diambil untuk mempercepat proses administratif penonaktifan, serta memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.
“Jika dibiarkan, tindakan kekerasan seperti ini dapat menjadi preseden buruk dan merusak citra pemerintahan desa di mata publik,” tandas Iyon.
