Kontras.id, (Gorontalo) – Menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank SulutGo pada 9 April 2025, atmosfer publik diwarnai kontroversi terkait isu dugaan nepotisme yang menyeret nama Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Kabar beredar bahwa sang gubernur diduga kuat mengusulkan anak mantunya untuk menduduki jabatan strategis sebagai komisaris bank milik pemerintah daerah tersebut.
Langkah ini langsung menuai sorotan, salah satunya dari Man’ut Ishak, tokoh muda Gorontalo dan mantan Koordinator Presiden BEM. Ia menilai tindakan tersebut mencederai prinsip etika dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal etika dan tanggung jawab moral sebagai kepala daerah. Mengusulkan anak menantu sendiri untuk jabatan strategis di lembaga keuangan daerah adalah bentuk nepotisme terang-terangan,” tegas Man’ut kepada awak media, Senin 08/04/2025.
Menurut Man’ut, posisi komisaris tidak sekadar jabatan simbolik. Peran itu berhubungan langsung dengan pengawasan dan tata kelola Bank SulutGo, yang merupakan institusi pengelola dana publik.
“Bank SulutGo itu bukan milik pribadi Gubernur. Itu lembaga publik yang mengelola kepercayaan masyarakat. Kalau sejak awal prosesnya sudah sarat kepentingan pribadi dan keluarga, bagaimana kita bisa percaya pada akuntabilitasnya?” ungkap Manu’t.
“Oleh sebab itu saya mengingatkan Gubernur Gorontalo untuk tidak menjadikan BSG sebagai warisan keluarga,” sambung Man’ut.
Man’ut menyampaikan bahwa pengangkatan pejabat di lingkungan lembaga keuangan milik daerah harus melalui proses seleksi profesional dan transparan, bukan karena hubungan darah atau kedekatan pribadi.
Man’ut mengingatkan agar kepala daerah lainnya yang menjadi pemegang saham Bank SulutGo, termasuk dari Sulawesi Utara dan Gorontalo tidak tunduk pada tekanan atau intervensi politik dalam menentukan siapa yang layak menjadi komisaris.
“Jika hal tersebut akan dipaksanakan oleh Gubernur Gorontalo, maka diharapkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk memboikot hal tersebut, karena Bank Sulutgo bukan milik keluarga Gubernur Gorontalo,” tandas Man’ut.
Kontroversi ini menjadi ujian serius bagi komitmen para pemegang saham dalam menjaga integritas lembaga keuangan daerah agar tetap bersih dari kepentingan pribadi. Masyarakat pun kini menanti langkah konkret yang akan diambil dalam RUPS LB nanti.
