Kontras.id, (Gorontalo) – Kebocoran informasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kabupaten Boalemo kembali mencuat.
Pemenang tender diduga telah mengetahui rincian HPS sebelum proses penawaran dimulai, memicu kekhawatiran terhadap transparansi dalam pelaksanaan proyek.
Proyek yang bersumber dari APBD TA 2023 ini melibatkan empat BPP, yaitu BPP Kecamatan Botumoito, Dulupi, Paguyaman, dan Paguyaman Pantai, dengan anggaran total Rp 1.748.722.374.
Sorotan utama tertuju pada renovasi BPP Botumoito dengan anggaran Rp 525.000.000. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan pelanggaran prosedur terkait kebocoran rincian HPS.
Proses tender dilakukan dengan metode pascakualifikasi satu file menggunakan sistem harga terendah. Dari 55 peserta, 16 memasukkan penawaran, namun hanya tiga yang lolos evaluasi. CV SR terpilih sebagai pemenang kontrak dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp 418.587.946,51.
BPK menemukan kesamaan signifikan antara dokumen penawaran peserta dengan HPS resmi, termasuk nama sheet, format, dan data tersembunyi. Selain itu, dokumen teknis dari CV SR dan CV TMK menunjukkan pola serupa, mengindikasikan keterlibatan pihak yang sama dalam penyusunannya.
Baca Juga: Proyek Puskesmas Mananggu Bermasalah, Pj Bupati Boalemo Bungkam
Kuasa Direktur CV SR mengakui bahwa dokumen penawaran mereka dibuat oleh konsultan eksternal bernama RS, yang diduga anggota Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Namun, Sekretaris IAI Gorontalo, Aten, menyatakan belum mengenal RS dan akan melakukan identifikasi lebih lanjut.
Sementara itu, FB, konsultan pengawas yang sebelumnya bekerja untuk CV AT mengakui menyusun RAB proyek. Ia juga menyebutkan bahwa dokumen tersebut tersimpan dalam laptop pribadinya tanpa pengamanan yang memadai. Kondisi ini mempermudah akses pihak lain terhadap data yang seharusnya bersifat rahasia.
Ketua Pokja PBJ menyatakan keterbatasan waktu dan personel sebagai alasan tidak maksimalnya evaluasi dokumen tender. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Boalemo, Faisal Hurudji, mengaku tidak mengetahui kebocoran HPS karena baru dilantik pada September 2024.
“Persoalan HPS yang sudah bocor, saya tidak tahu. Saya hanya melanjutkan proyek mulai Maret. Saya dilantik pada bulan September,” ujar Faisal Hurudji kepada tim Kontras.id, Senin 30/12/2024.
