Kontras.id, (Sangihe) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe terus membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna mendorong percepatan perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah perbatasan tersebut.
Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari melalui langkah konkret memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah. Didampingi jajaran terkait, Bupati melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Jumat 27/02/2026.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membahas sejumlah program prioritas daerah.
Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan program pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Kepulauan Sangihe memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama pada ruas-ruas strategis yang menjadi akses utama masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan secara rinci kondisi terkini di lapangan serta mengusulkan peningkatan kualitas pada sejumlah ruas jalan vital. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, mobilitas warga maupun distribusi logistik dinilai akan terganggu dan berdampak langsung pada perekonomian daerah.
“Tanpa infrastruktur yang mumpuni, mobilitas warga dan distribusi barang akan terhambat, yang pada akhirnya membebani ekonomi daerah,” ujar Thungari.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian serius adalah kondisi poros jalan Tahuna-Tamako. Jalur strategis ini mengalami penurunan badan jalan yang semakin meluas dan berpotensi mengganggu konektivitas antarwilayah.
“Kami memohon skema penanganan khusus untuk jalur Tahuna-Tamako. Penurunan badan jalan terus meluas setiap tahunnya, terutama saat memasuki musim penghujan. Jika tidak ditangani secara spesifik dan cepat, risiko isolasi wilayah bisa terjadi,” tegas Thungari.
Menanggapi usulan tersebut, pihak kementerian memberikan respons positif. Ruas Tahuna-Tamako disebut telah masuk dalam rencana pembangunan nasional melalui skema multiyears yang dijadwalkan berlangsung pada periode 2027-2029.
Meski demikian, kementerian juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan berbagai fasilitas pendukung dan kelengkapan administratif agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis di lapangan.
Menjawab tantangan itu, Bupati Michael Thungari menyatakan kesiapan penuh jajaran pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pusat.
“Kami siap menindaklanjuti arahan kementerian. Sinergi lintas sektor akan kami optimalkan agar program multiyears ini tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi konektivitas di Kepulauan Sangihe,” tegas Thungari.
Dengan koordinasi yang terus diperkuat dan kepemimpinan daerah yang dinilai responsif serta enerjik, masyarakat kini menaruh harapan besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
