Kontras.id, (Gorontalo) – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Ramsi Sondakh menagih komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo terkait rencana penertiban kawasan Menara Limboto yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
Area tersebut saat ini masih dipenuhi lapak-lapak yang dinilai melanggar prosedur dan memunculkan kesan kumuh.
Ramsi mengatakan bahwa wacana penataan kawasan Menara Limboto bukan isu baru. Ia mengingatkan, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi pernah menyampaikan komitmen penertiban secara terbuka dalam forum rapat paripurna DPRD. Bahkan, ia menyebut pemerintah daerah telah mengeluarkan surat peringatan kepada para pelaku usaha lapak di lokasi tersebut.
“Kalau pernyataan sudah disampaikan di paripurna dan surat peringatan sudah ada, maka publik tentu menunggu langkah nyata. Jangan sampai hanya berhenti di ucapan,” ujar Ramsi saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Kamis 08/01/2026.
Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra itu, kondisi Menara Limboto yang terlihat semrawut telah merusak citra Kota Limboto sebagai pusat pemerintahan daerah.
“Kawasan yang berada di lingkungan perkantoran itu seharusnya mencerminkan keteraturan, kebersihan, dan tata kelola yang baik, bukan justru menyerupai kawasan pasar,” imbuh Ramsi.
Ia juga membeberkan sejumlah temuan di lapangan, mulai dari lapak yang menggunakan badan jalan, aktivitas memasak di tempat terbuka, hingga penggunaan terpal warna-warni yang tidak tertata. Lebih jauh, kata Ramsi, terdapat pedagang yang menetap hingga malam hari, bahkan tidak lagi membongkar lapaknya.
Ramsi mendesak agar organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera bertindak secara terpadu tanpa saling menunggu.
“Ini soal wibawa pemerintah daerah dan citra kabupaten. Kalau kawasan yang menjadi ikon kabupaten saja dibiarkan, bagaimana dengan penataan wilayah lainnya,” tandas Ramsi.
