Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Hal ini dibahas dalam rapat internal yang berlangsung di ruang Komisi I, Kamis (25/9/2025), yang difokuskan pada persiapan teknis tahapan administrasi panitia seleksi.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menjelaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian penuh pada detail administrasi sebagai fondasi penting sebelum pendaftaran resmi calon anggota KPID dibuka.
“Komisi I memiliki peran penting dalam melaksanakan proses seleksi agar transparan, objektif, dan sesuai regulasi. Karena itu, seluruh tahapan administrasi harus disiapkan dengan matang,” ujar Fadli Poha.
Menurutnya, KPID merupakan lembaga strategis yang berfungsi menjaga kualitas penyiaran di daerah. Lembaga ini bertugas mengawasi lembaga penyiaran agar tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, sekaligus melindungi kepentingan publik dari siaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.
Rapat internal tersebut juga menjadi sarana evaluasi bagi DPRD untuk meneguhkan langkah bersama. Fadli menekankan bahwa Komisi I ingin memastikan panitia seleksi nantinya bekerja profesional dan memiliki panduan yang jelas dalam setiap tahapan.
“Keberhasilan seleksi KPID bukan hanya soal kelengkapan syarat administrasi, tetapi bagaimana proses ini mampu melahirkan komisioner yang punya integritas, memahami dunia penyiaran, serta mampu menjaga kepentingan publik,” tambahnya.
Komisi I DPRD juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari eksekutif, akademisi, hingga organisasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diyakini mampu memperkuat legitimasi proses seleksi, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung lahirnya komisioner KPID yang kredibel.
Dengan persiapan matang ini, DPRD berharap proses seleksi KPID periode mendatang berjalan lancar, terbuka bagi semua kalangan, dan menghasilkan komisioner yang benar-benar mampu mengawal dunia penyiaran di Gorontalo agar tetap sehat, bermutu, dan berpihak pada publik.
