Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat kerja bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Selasa 23/09/2025.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi itu dipimpin langsung Ketua Komisi III, Hamka Pakaja, dan dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Hamka Pakaja menegaskan, rapat kerja kali ini berfokus pada pembahasan sektor pembangunan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Menurutnya, pembangunan harus direncanakan secara matang agar hasilnya tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga bermanfaat jangka panjang.
“Komisi III ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar proyek seremonial,” tegas Hamka.
Hamka menyoroti peran Dinas PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur. Ia mengingatkan agar setiap pekerjaan konstruksi tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memperhatikan kualitas.
“Kami tidak ingin ada proyek yang cepat selesai, tetapi kualitasnya dipertanyakan,” ujar Hamka.
Di sisi lain, Hamka juga menekankan pentingnya Dinas Perkim dalam menangani kawasan permukiman. Baginya, perumahan yang layak adalah hak dasar warga yang harus dijamin oleh pemerintah.
“Pembangunan tidak boleh hanya fokus di perkotaan. Wilayah pedesaan juga harus mendapat perhatian yang sama,” kata Hamka.
Dalam rapat tersebut, Komisi III turut membahas sinergi bersama Bappeda. Hamka menilai, perencanaan pembangunan harus menyatu dan berkesinambungan, sehingga tidak ada program yang jalan sendiri-sendiri.
“Koordinasi antara Bappeda dengan dinas teknis harus diperkuat. Tanpa perencanaan yang baik, pembangunan hanya akan jadi tumpukan data,” sambung Hamka.
Hamka juga mengingatkan, pembangunan daerah harus berpihak pada masyarakat kecil. Menurutnya, setiap rupiah dari APBD harus dipastikan kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan maupun infrastruktur yang berkualitas.
“Prinsipnya sederhana, pembangunan untuk rakyat. Kalau rakyat tidak merasakan, berarti ada yang keliru,” kata Hamka.
Hamka memastikan hasil rapat akan dituangkan dalam rekomendasi resmi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kami di Komisi III akan terus mengawal dan memastikan pembangunan di Kabupaten Gorontalo berjalan sesuai harapan. Ini adalah komitmen kami kepada masyarakat,” tandas Hamka.
