Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendesak Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar memperhatikan keseimbangan dalam struktur anggaran daerah, khususnya antara belanja pegawai dan belanja program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV, Moh. Abd. Ghalieb Lahidjun, usai rapat Komisi IV bersama Banggar, Selasa (5/8/2025). Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti sejumlah ketimpangan anggaran yang dinilai dapat menghambat efektivitas program pembangunan sosial.
“Misalkan beberapa contoh yang kita gambarkan tadi di rapat, misalnya dari Dinas Kesehatan, soal anggaran berkaitan dengan penanganan HIV/Aids. Itu di dalam Perda, standar anggaran untuk Komisi Penanggulangan Aids itu minimal Rp 1 Milyar. Di tahun 2025 ini mereka baru menerima Rp 750 Juta, sementara angka pertumbuhan penularan HIV/Aids itu sangat tinggi,” ungkap Ghalieb.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor perlindungan perempuan dan anak, yang menurutnya seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Kemudian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat tinggi di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu ini menjadi penting untuk kita dorong,” tambahnya.
Ghalieb menekankan pentingnya keseimbangan dalam penggunaan anggaran daerah, baik antara belanja pegawai dan program, maupun antara kepentingan legislatif dan eksekutif.
“Yang berikut kami juga minta keseimbangan anggaran. Jangan sampai belanja pegawai jauh lebih besar daripada program. Kemudian keseimbangan yang kedua adalah kami juga minta DPRD juga tidak secara egois anggaran ini lebih banyak jadi Pokir DPRD. Kasian juga OPD dalam rangka melaksanakan realisasi program yang merupakan kebijakan gubernur mereka mengalami kesulitan juga. Oleh karena itu keseimbangan-keseimbangan itu yang diminta oleh Komisi IV diperhatikan oleh Banggar,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar proses pembahasan APBD 2026 benar-benar berlandaskan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.
“Kemudian di catatan kita juga, kita berharap supaya dalam pembahasan APBD 2026 nanti betul-betul disandarkan pada kebutuhan masyarakat. Jangan ada titipan-titipan orang-perorang atau kelompok tertentu yang hanya untuk kepentingan personal atau kelompok tertentu. Jadi kita minta Banggar untuk menetapkan anggaran itu disandarkan betul-betul pada kebutuhan masyarakat,” tutup Ghalieb.
