Kontras.id, (Gorontalo) – Setelah sempat tertunda akibat belum terpenuhinya kuorum, Rapat Paripurna ke-37 DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya digelar pada Senin (04/08/2025) dan menghasilkan kesepakatan penting, yakni penandatanganan nota perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyebut kesepakatan ini sebagai langkah strategis dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2025. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif agar anggaran yang disusun bisa lebih responsif dan akuntabel.
“Penyamaan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah adalah kunci untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Thomas.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, turut menyampaikan apresiasinya atas dukungan DPRD dalam memperkuat arah kebijakan fiskal daerah. Ia menyebut perubahan KUA-PPAS sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang di daerah.
“Kami berharap hasil kesepakatan ini menjadi pijakan kuat dalam menyusun APBD Perubahan 2025 yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat serta mempercepat capaian program prioritas daerah,” ujar Gusnar.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Idah Syaidah Rusli Habibie, Sekretaris Daerah, serta pimpinan OPD dari seluruh instansi pemerintah provinsi. Usai penandatanganan, DPRD dan Pemprov akan melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025. Proses ini ditargetkan berlangsung transparan dan efisien, dengan tetap berpihak pada kepentingan publik.
