Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo yang menangani persoalan perkebunan sawit, Umar Karim, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan pengelolaan lahan sawit yang dinilai merugikan daerah.
Pernyataan itu disampaikannya usai memimpin rapat Pansus bersama pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (04/08/2025).
Ia mengatakan, hingga saat ini pihak Pemprov menyebut belum menerima hasil audit dengan tujuan tertentu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun Pemprov masih akan memastikan kembali status dokumen tersebut.
“Bagi kami ini penting. Kalau benar audit itu sudah diterima sejak tahun 2024 lalu namun belum ditindaklanjuti sampai sekarang, maka itu bentuk pembiaran. Kami akan kejar,” tegas Umar Karim.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pansus sebenarnya sudah menjadwalkan kunjungan konsultasi ke sejumlah instansi pusat seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun agenda tersebut harus ditunda karena alasan teknis.
“Semua instansi itu, termasuk KPK, pekan lalu sudah mengkonfirmasi kesiapan mereka menerima kami. Tapi karena satu dan lain hal, kunjungan ditunda. Insya Allah dua minggu lagi kami akan berangkat,” ujarnya.
Ia menekankan, keterlibatan KPK diperlukan untuk memastikan pengawasan terhadap aset negara bisa berjalan maksimal.
“Kami ingin mengajak KPK agar turut mengawasi aset negara berupa tanah atau lahan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan tapi tidak dimanfaatkan. Akibatnya, lahan menjadi terlantar dan negara maupun daerah kehilangan potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak. Masyarakat sekitar pun ikut terdampak,” tandasnya.
