Kontras.id, (Gorontalo) – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo, Erlin Adam, mengkritik kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat.
Dalam pernyataannya, Erlin menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat, seperti perbaikan jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Menurutnya, masih banyak infrastruktur publik yang rusak dan memerlukan perhatian serius.
“Dana APBD harusnya difokuskan untuk hal-hal yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat, bukan dialihkan ke program-program yang justru mendukung instansi vertikal yang sudah mendapatkan dana dari APBN,” tegas Erlin kepada Kontras.id, Jumat 11/07/2025.
Erlin juga menekankan bahwa pengalokasian anggaran yang tepat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo.
“Saat masyarakat bisa menikmati jalan yang layak, akses kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang berkualitas, otomatis perekonomian daerah akan tumbuh lebih baik,” kata Erlin.
Ia menyebutkan bahwa kritik tersebut muncul di tengah kondisi banyaknya jembatan dan ruas jalan di Kabupaten Gorontalo yang mengalami kerusakan. Erlin menilai pemerintah belum maksimal dalam menetapkan skala prioritas anggaran.
“Kami menilai pemerintah daerah belum optimal dalam memetakan prioritas anggaran,” kata Erlin.
Baca Juga: Polemik Tambang Kapur Buliide, BEM UBM Dorong Penataan dan Legalisasi
Lebih jauh, Erlin menyoroti kebijakan anggaran yang mengalir ke program-program pendukung instansi vertikal, yang menurutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat demi memenuhi kepentingan instansi yang dana utamanya berasal dari pusat,” ucap Erlin.
Erlin juga mengajak masyarakat serta lembaga pengawas untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBD agar tetap transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan publik dalam pengambilan keputusan anggaran, sehingga tidak ada lagi ruang bagi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujar Erlin.
Ia pun menegaskan bahwa mahasiswa akan terus bersikap kritis dan vokal jika pemerintah daerah mengabaikan kebutuhan pokok masyarakat.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi soal keadilan sosial dan masa depan daerah kita,” tegas Erlin.
Erlin meminta agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali memusatkan perhatian pada pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami minta Pemkab Gorontalo agar kembali fokus pada pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan kesejahteraan instansi vertikal,” tandas Erlin.
