Kontras.id, (Gorontalo) – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Provinsi Gorontalo menjadi topik utama dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang digelar Jumat (04/07/2025) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, secara tegas menyoroti permasalahan inti yang memicu kisruh ini, yakni ketimpangan kualitas antar sekolah.
Dalam rapat tersebut, La Ode Haimudin menyampaikan bahwa polemik SPMB yang terjadi adalah cerminan dari tidak meratanya “performance sekolah” di seluruh wilayah Gorontalo.
Menurutnya, tujuan utama dari kebijakan domisili dalam sistem penerimaan siswa baru adalah untuk mendorong upaya pemerintah dalam menyamakan standar mutu seluruh institusi pendidikan.
“Masalahnya itu hanya satu, performance sekolah. Oleh karena itu, tujuan domisili ini kan untuk upaya dari pemerintah agar semua sekolah itu sama,” ujar La Ode.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah provinsi mempertimbangkan adanya pemeringkatan sekolah. Sekolah-sekolah yang berada di peringkat rendah, kata La Ode, harus mendapatkan intervensi khusus dari pemerintah daerah.
Intervensi ini dapat berupa penambahan guru-guru berkualitas, peningkatan fasilitas, atau program pengembangan lainnya.
“Mungkin perlu ada rangking sekolah. Sekolah yang punya rangking rendah perlu kita intervensi, kita tambah guru-guru yang berkualitas dan lain sebagainya,” tegasnya.
La Ode Haimudin menegaskan bahwa pemerataan kualitas sekolah adalah sebuah keharusan untuk mengatasi permasalahan penumpukan minat siswa pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap unggul.
Dengan kualitas yang merata di seluruh sekolah, diharapkan tidak ada lagi disparitas yang terlalu jauh sehingga minat siswa tersebar secara proporsional. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo.
Pernyataan La Ode Haimudin ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Gorontalo untuk segera merumuskan kebijakan strategis guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan menyelesaikan kisruh SPMB 2025 yang meresahkan banyak pihak.
