Kontras.id, (Bolmut) – Pengelolaan Dana Desa (Dandes) Tahun Anggaran 2024 di Desa Huntuk, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjadi sorotan serius.
Inspektorat Daerah Kabupaten Bolmut tengah melakukan pemeriksaan khusus terhadap realisasi anggaran desa tersebut.
Pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu Wilayah III (Irban 3) yang membawahi bidang investigasi. Selama lima hari berturut-turut, tim dari Inspektorat Bolmut melakukan serangkaian klarifikasi dan pendalaman data di kantor Desa Huntuk.
“Ini bukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kali ini bersifat khusus, dengan fokus pada tata kelola Dana Desa Huntuk di tahun sebelumnya,” ungkap Irban 3, Zulkarnain kepada Kontras.id saat dijumpai di lokasi pemeriksaan pada Kamis, 26 Juni 2025.
Meski tidak membeberkan secara detail aspek-aspek yang menjadi titik tekan pemeriksaan, Zulkarnain menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
“Kami tidak bisa menyampaikan secara terbuka poin-poin yang kami dalami. Tapi yang pasti, kami bekerja sesuai dengan mandat pengawasan dan pembinaan yang diberikan negara,” tandas Zulkarnain.
Baca Juga: BPJS Kabarnya Tak Berlaku di RS Bintauna, Warga Pertanyakan Peran Pemda
Sementara itu, sejumlah warga Huntuk menyambut baik langkah Inspektorat Bolmut. Mereka berharap pemeriksaan ini dilakukan secara objektif, profesional, dan tidak berpihak.
“Sudah saatnya Dandes Huntuk diaudit secara menyeluruh. Jangan sampai ini hanya formalitas belaka. Kami masyarakat sangat menantikan hasil nyata dari pemeriksaan ini,” tegas Edi Lapian, warga Huntuk saat berbincang dengan awak media.
Menurut Edi, selama ini banyak kejanggalan yang dirasakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, mulai dari ketidakterbukaan informasi publik hingga pelaksanaan program yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Pantauan Kontras.id di lapangan menunjukkan adanya arus keluar-masuk warga ke salah satu ruangan di kantor desa, menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh tim Inspektorat.
Langkah pemeriksaan khusus ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Huntuk akan terwujudnya tata kelola dana desa yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kini publik menanti, apakah hasil pemeriksaan ini benar-benar akan membuka tabir penyimpangan, atau kembali berakhir sebagai ritual birokrasi tanpa taji.
