Kontras.id, (Gorontalo) – Dalam agenda reses masa persidangan ke-3 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah menjadi keluhan utama masyarakat petani di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala dan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada Rabu, (25/06/2025), ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka terkait akses vital pertanian.
Suleman Mahajani, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Puncak, dengan nada prihatin mengungkapkan bahwa jalan yang menjadi akses utama mereka sudah berkali-kali diukur namun tak kunjung ada perbaikan.
“Dengan kondisi seperti ini, kami harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk mengangkut hasil pertanian kami karena kondisi jalan sudah rusak parah,” keluhnya.
Senada, Marjun Dama, seorang petani, turut menyampaikan beban ganda yang harus mereka tanggung.
“Kadang-kadang petani harus membayar lagi kendaraan kijang atau motor untuk mengangkut hasil-hasil pertanian ketika musim panen,” ujarnya.
Keluhan ini pun diamini oleh perwakilan pemerintah desa yang ikut hadir dalam kegiatan reses tersebut.
Menyikapi langsung aduan masyarakat yang diserap dalam kegiatan reses ini, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, melontarkan desakan tegas kepada pemerintah, khususnya Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), untuk segera melakukan penanganan terhadap ruas jalan Puncak-Ayumolingo-Karyamukti.
“Ini bukan sekadar jalan rusak biasa, ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Jalan ini adalah gerbang harapan bagi ribuan petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil bumi. Ketika jalan ini lumpuh, lumpuh pula perekonomian mereka,” tegas Syarifudin Bano, Aleg Demokrat dari Dapil Gorontalo B yang juga duduk di Komisi 3.
Ia menyoroti bahwa ruas jalan tersebut telah diukur oleh BPJN sejak tahun 2023, bahkan sempat dikerjakan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) namun tidak tuntas.
“Data pengukuran jalan ini sudah ada sejak 2023. Artinya, persoalan ini sudah masuk dalam radar Balai Pelaksana Jalan Nasional. Namun, hingga kini, masyarakat masih merasakan dampaknya,” imbuhnya.
Syarifudin Bano juga menambahkan, di sepanjang jalur tersebut terdapat gudang dan jemuran yang dibangun melalui APBN namun saat ini tidak dapat difungsikan karena akses jalan yang tidak memadai.
“Kami mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk tidak lagi menunda, ini adalah masalah perut rakyat yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.
Aspirasi yang diserap dalam reses ini akan menjadi prioritas bagi Syarifudin Bano untuk terus dikawal hingga ada tindakan nyata dari pihak terkait.
