Kontras.id, (Gorontalo) – Aktivis Rifky Gobel kembali mengkritik Kapolda Gorontalo Irjen Pol R. Eko Prasetyo terkait pembiaran terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di daerah tersebut.
Rifky menilai bahwa tindakan aparat penegak hukum yang terkesan tidak bergerak cepat telah menyebabkan banyaknya korban akibat kegiatan ilegal tersebut.
“Sudah cukup lama kami melihat adanya pembiaran terhadap kegiatan PETI yang terus berkembang di Gorontalo. Banyak pihak yang sudah terimbas, baik dari segi keselamatan maupun dampak lingkungan. Kami meminta Kapolda untuk tidak hanya diam, tetapi segera mengambil langkah tegas,” ujar Rifky dalam keterangan resmi yang diterima Kontras.id, Kamis 12/06/2025.
Rifky mengatakan bahwa praktik PETI yang terus berlangsung tanpa pengawasan yang ketat telah merusak lingkungan dan menempatkan banyak orang dalam bahaya. Ia menyampaikan bahwa sejumlah korban bahkan mengalami kecelakaan fatal akibat aktivitas PETI ilegal tersbut.
“Kami mendapat laporan dari masyarakat yang khawatir dengan kondisi di sekitar lokasi PETI. Ada sejumlah orang jadi korban meninggal dunia, ada juga yang terluka karena kondisi tambang yang tidak aman. Ini sangat memprihatinkan,” imbuh Rifky.
Baca Juga: Aktivis Gorontalo Sindir Kapolda Soal Adu Mulut Kapolres dan Pengusaha PETI
Menurut Rifky, pembiaran yang terjadi ini mencerminkan ketidakseriusan aparat dalam menegakkan hukum, yang seharusnya menjadi kewajiban mereka. Aktivitas PETI yang tidak terkendali tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membawa dampak buruk terhadap alam Gorontalo, dengan banyaknya pencemaran air dan kerusakan ekosistem.
“Gorontalo punya potensi alam yang luar biasa, namun jika tidak dijaga, akan berbalik merugikan kita semua. PETI merusak lingkungan, mencemari air, dan menghancurkan tanah pertanian. Kapolda harus lebih aktif, jangan sampai masyarakat merasa tidak terlindungi,” jelas Rifky.
Rifky juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap para pelaku PETI dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya penegakan hukum harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Bukan hanya soal tindakan pidana, tapi soal perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terancam. Kita perlu memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam PETI ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Rifky.
Baca Juga: Marten Basaur Bilang Diamnya Kapolda Petanda Terima Upeti
Lebih lanjut, Rifky mengajak masyarakat Gorontalo untuk lebih peduli dan berpartisipasi dalam memerangi praktik PETI, yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia berharap ada sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan Gorontalo yang lebih aman dan bersih dari aktivitas ilegal.
“Kami bukan hanya meminta Kapolda untuk bertindak, tetapi juga berharap ada kesadaran bersama untuk menjaga alam dan kehidupan di Gorontalo. Pemerintah harus bertindak lebih cepat agar masyarakat merasa aman,” tandas Rifky.
