Kontras.id, (Gorontalo) – Masyarakat Gorontalo dikejutkan dengan insiden yang memalukan antara Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi, dan pengusaha pertambangan emas tanpa izin (PETI), Marten Basaur.
Video perdebatan keras antara keduanya yang viral di media sosial tidak hanya mengundang perhatian, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai penegakan hukum terhadap praktik ilegal yang semakin merajalela di Gorontalo.
Aktivis lokal, Rifky Gobel menilai bahwa insiden tersebut menggambarkan dengan jelas melemahnya penegakan hukum di daerah ini.
“Perdebatan ini bukan hanya soal ketegasan tugas, tetapi lebih kepada ketidakpastian hukum yang mulai mengakar,” ujar Rifky kepada Kontras.id, Kamis 05/06/2025.
“Ketika pengusaha ilegal berani berhadapan langsung dengan aparat, berbicara dengan nada tinggi, bahkan menantang, itu menunjukkan bahwa hukum sudah kehilangan pengaruh di mata masyarakat,” sambung Rifky.
Rifky mengatakan bahwa perdebatan Kapolres dengan Marten bukan hanya soal ketegasan dalam tugas, melainkan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang mulai mengakar di Gorontalo.
“Jika penegak hukum terlibat dalam perdebatan panjang dengan pelaku ilegal, itu artinya hukum sudah tidak lagi dipandang sebagai kekuatan yang berwibawa. Dan ini semakin memperburuk citra aparat di mata publik,” ucap Rifky.
Baca Juga: Video Adu Mulut Kapolres Boalemo dan Pelaku PETI Viral, Nama Kasubdit Tipiter Disebut
Rifky juga menyoroti adanya dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Polda Gorontalo terhadap aktivitas PETI yang semakin berkembang pesat.
“Lihat saja, Marten masih bisa menjalankan bisnis ilegalnya meskipun jelas merusak lingkungan. Jika hukum ditegakkan dengan benar, sudah pasti tindakan ini harus dihentikan,” tegas Rifky.
Rifky menyampaikan bahwa insiden tersebut meninggalkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat.
“Bagaimana kita bisa percaya jika aparat penegak hukum hanya bisa berdebat dengan pelaku kejahatan seperti itu? Ini menunjukkan bahwa ketegasan hukum yang dulu ada mulai memudar,” ujar Rifky.
Rifky mengkritik lambannya tindakan Polda Gorontalo dalam menangani masalah PETI yang semakin merusak lingkungan.
“Sungai tercemar, hutan rusak, dan masyarakat terganggu. Tapi pihak kepolisian lebih sibuk membantah tuduhan daripada bertindak tegas,” kata Rifky.
Baca Juga: Klarifikasi Kapolres Boalemo terkait Kontroversi Video Adu Mulut dengan Penambang Ilegal
Rifky mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjang dari pembiaran terhadap aktivitas PETI.
“Praktik tambang ilegal ini sudah menjadi masalah besar. Jika tidak ada langkah nyata dari pihak berwenang, Gorontalo akan semakin rusak dan tak terkontrol,” ujar Rifky.
Rifky mendesak Kapolri untuk meninjau kinerja Kapolda Gorontalo dan pejabat Polda yang diduga terlibat dalam pembiaran ini.
“Jika Kapolda Gorontalo tetap diam, mereka akan bertanggung jawab atas hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” tandas Rifky.
