Example floating
Example floating
DaerahHeadlineHukumKriminal

Tuntut Kades Buhu Dicopot Karena Aniaya Warga, Aliansi Ambungu Bakal Geruduk BPD

×

Tuntut Kades Buhu Dicopot Karena Aniaya Warga, Aliansi Ambungu Bakal Geruduk BPD

Sebarkan artikel ini
Kades Buhu
Tangkapan layar aksi penganiyaan Kepala Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Muhamad Daud Adam kepada warganya yang viral di media sosial pada Sabtu, 12 April 2024,(foto dok. Kontras.id).

Kontras.id, (Gorontalo) – Ketegangan di Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo kian memuncak. Aliansi Masyarakat Buhu Menggugat (Ambungu) akan menggelar aksi besar-besaran pada Selasa, 22 April 2025.

Aksi ini merupakan bentuk kemarahan warga atas insiden pemukulan yang dilakukan oleh Kepala Desa Buhu, Muhamad Daud Adam terhadap Djakarian Hasan alias Ian (23), yang terjadi pada Kamis, 3 April 2025.

Masyarakat menyebut perilaku tersebut sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang sudah melewati batas. Oleh sebab itu mereka mendesak pemecatan Muhamad Daud Adam sebagai Kepala Desa Buhu.

Koordinator aksi, Riry Muhamad mengatakan bahwa masyarakat tidak lagi bisa diam terhadap pemimpin desa yang bertindak semena-mena. Ia menilai perilaku Kepala Desa Buhu telah mencoreng martabat jabatan yang seharusnya digunakan untuk melindungi dan membina rakyat.

“Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Buhu telah melanggar etika sebagai pemimpin. Seharusnya seorang kepala desa bisa merangkul dan mendidik masyarakat, bukan malah melakukan kekerasan,” jelas Riry, Senin 21/4/2025.

Massa aksi berencana menggeruduk Kantor Desa dan mendatangi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buhu. Tujuan mereka jelas: mendesak BPD agar tidak menjadi penonton dalam kasus ini, tapi mengambil langkah konkret memproses tindakan kekerasan yang sudah jadi sorotan publik luas.

“Kedatangan kami ke BPD tujuannya adalah untuk mengetuk pintu hati mereka agar dapat mengambil sikap tegas terhadap kejadian penganiayaan tersebut,” kata Riry.

Riry mengingatkan bahwa BPD bukan pelengkap penderita dalam sistem pemerintahan desa. Mereka punya mandat sebagai pengawas. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar BPD membuktikan keberpihakan mereka: kepada rakyat atau kepada pelaku kekerasan.

“Sebagai pengawas pemerintahan desa, BPD seharusnya bisa memposisikan diri bersama masyarakat, bukan menjadi tameng Kepala Desa,” ujar Riry.

Lebih jauh, Riry menjelaskan bahwa citra Desa Buhu dipertaruhkan. Jika tidak ada tindakan tegas, masyarakat dari luar desa pun bisa menganggap bahwa kekerasan dilegalkan di sana.

“Kasus penganiayaan ini sudah diketahui oleh masyarakat sesantero Gorontalo, maka untuk menyelamatkan nama baik desa, BPD harus mengambil tindakan tegas. Bila perlu, berhentikan saja Kepala Desa yang berlagak preman seperti itu,” tegas Riry.

Riry mengatakan bahwa Aliansi Ambungu terdiri dari berbagai unsur, termasuk tokoh adat, pemuda, hingga aktivis sosial. Mereka bersatu menuntut keadilan, dan yang terpenting: agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun, terutama dari lingkaran pemerintahan desa.

“Aksi akan digelar secara damai dan pasti akan dikawal aparat keamanan. Kami akan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan pemecatan serta seruan moral agar seluruh perangkat desa berpihak kepada rakyat, bukan penguasa yang menindas,” tandas Riry.

Hingga berita terbit, Kontras.id masih berupaya meminta tanggapan Kepala Desa Buhu dan BPD.

Share :  
Example 120x600