Kontras.id, (Gorontalo) – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Lukum Diko menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dengan catatan hak-hak guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta program masyarakat tidak dikorbankan.
Lukum mengapresiasi kesiapan Pemerintah Daerah, seperti yang disampaikan Sekda Gorontalo Utara Suleman Lakoro, dalam menyelenggarakan PSU. Meski mendukung langkah tersebut, Fraksi Golkar meminta agar pelaksanaannya tidak mengganggu tunjangan dan program yang vital bagi masyarakat.
“Kami di Fraksi Golkar sepakat dengan PSU, tetapi hak guru, ASN, serta program kemasyarakatan harus tetap dilindungi,” tegas Lukum, Jumat 28/02/2025.
Ia mengusulkan agar pendanaan PSU tidak mengandalkan APBD, melainkan dicari dari sumber lain.
“Jika perlu, carilah anggaran di luar APBD agar hak-hak tersebut tidak terdampak,” ujarnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Lukum juga mengajak sesama anggota DPRD untuk memotong anggaran perjalanan dinas guna mendanai PSU.
“Saya yakin semua fraksi setuju, asalkan TPP ASN dan program masyarakat tidak dikurangi,” tandasnya.
