Kontras.id, (Gorontalo) – Komisi I DPRD Gorontalo Utara menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran perwakilan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) dalam konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai masalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hendra Nurdin, Sekretaris Komisi I DPRD Gorontalo Utara, menilai sikap BKPP menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani persoalan ini. Padahal, jadwal konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah disampaikan sebelumnya.
“BKPP seharusnya lebih aktif mencari solusi, bukan malah tidak hadir dalam pertemuan krusial seperti ini,” tegas Hendra saat dikonfirmasi via telepon, Kamis 16/01/2025.
Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menghasilkan sejumlah informasi penting terkait regulasi rekrutmen PPPK. Namun, absennya BKPP dikhawatirkan menghambat koordinasi dan memperlambat penyelesaian masalah.
“Kami telah mendapat masukan berharga dari BKN, tetapi tanpa kehadiran BKPP, implementasi kebijakan menjadi tidak optimal,” ujarnya.
Hendra menambahkan bahwa hasil konsultasi akan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Komisi I juga berencana melanjutkan pembahasan dengan Kementerian PANRB pada Jumat (17/1/2025) untuk mendalami persoalan rekrutmen PPPK di Gorontalo Utara.
