Kontras.id, (Gorontalo) – Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Gorontalo (UG) menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa 03/12/2024.
Mereka menyuarakan tuntutan tegas kepada DPRD agar segera mengeluarkan rekomendasi pencopotan Alaluludin Lapananda dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM Dunda Limboto.
Para mahasiswa menilai Alaluludin gagal memberikan pelayanan optimal di RSUD Dunda. Masa menuntut perubahan signifikan dalam manajemen rumah sakit.
“Kami mendesak DPRD untuk segera mengeluarkan rekomendasi pencopotan Direktur RSUD Dunda Limboto,” tegas koordinator masa aksi, Rifki Saliko dalam orasinya.
Aksi damai yang berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian ini diwarnai dengan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Dunda.
Para mahasiswa menyebut, layanan rumah sakit yang seharusnya menjadi andalan masyarakat justru kerap dikeluhkan, mulai dari kurangnya ketersediaan fasilitas hingga lambannya penanganan pasien.
Rifki menjelaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban akibat pelayanan yang tidak maksimal. DPRD harus bertindak cepat dan tegas,” tandas Rifki.
Sementara itu, perwakilan DPRD Kabupaten Gorontalo, Herry B. Thedy yang menemui massa aksi menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Namun, mereka juga meminta waktu untuk mempelajari lebih lanjut persoalan di RSUD Dunda sebelum mengambil keputusan.
“Kami akan mendalami permasalahan ini dan segera memutuskan langkah terbaik. Aspirasi teman-teman mahasiswa akan menjadi pertimbangan penting,” ujar Herry.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan langsung dari pihak RSUD Dunda maupun Alaluludin Lapananda terkait tuntutan pencopotannya. Namun, aksi mahasiswa ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan perubahan nyata di sektor kesehatan Kabupaten Gorontalo.
