Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat koordinasi perizinan, Rabu 06/11/2024.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Madani ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah potensi korupsi di sektor perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Haris S. Tome, menyambut langsung tim KPK yang diwakili oleh Basuki Haryono. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pperizinan
Dalam sambutannya, Haris menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari KPK yang membantu Pemkab Gorontalo menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami sangat berterima kasih kepada tim KPK yang memberikan pendampingan dalam rangka pencegahan korupsi di sektor barang dan jasa serta perizinan,” ungkap Haris.
Haris juga menjelaskan bahwa Pemkab Gorontalo telah mengimplementasikan sistem perizinan berbasis Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini mengklasifikasikan jenis perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko, sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana dan transparan.
“Sistem perizinan berbasis risiko ini memberikan legalitas bagi pelaku usaha sesuai tingkat potensi risiko, mulai dari risiko rendah hingga tinggi,” jelas Haris.
Pemkab Gorontalo juga memandang kerja sama ini sebagai upaya nyata dalam memperbaiki sistem pelayanan publik. Haris Tome menegaskan bahwa penerapan OSS-RBA adalah bentuk komitmen untuk menyediakan layanan perizinan yang lebih cepat, aman, dan transparan.
Di sisi lain, perwakilan KPK, Basuki Haryono, mengungkapkan bahwa sektor perizinan merupakan salah satu area dengan risiko korupsi tertinggi. Oleh karena itu, pihaknya hadir untuk memberikan pendampingan guna memastikan layanan perizinan di Kabupaten Gorontalo berjalan optimal dan bebas dari penyimpangan.
“Kunjungan kami hari ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam optimalisasi layanan perizinan di Kabupaten Gorontalo. Kami siap membantu Pemkab agar perizinan lebih mudah dan mengurangi potensi penyimpangan,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Pendampingan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meminimalisir tindak pidana korupsi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sistem perizinan yang efisien. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen menjadikan sektor pelayanan publik sebagai model tata kelola yang bersih dan profesional.
