Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat desa.
Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Program/Kegiatan Dana APBD Tahun 2024 dan Evaluasi Pendapatan yang digelar di ruang Madani, lantai II Kantor Bupati Gorontalo, Senin 07/10/2024.
Penjabat Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe menyampaikan bahwa upaya ini bertujuan untuk mencari solusi atas target PAD yang belum tercapai, khususnya dari sektor PBB. Salah satu strategi yang diusulkan adalah memperkuat mekanisme penagihan langsung melalui Dinas Pendapatan serta unit-unit pemungutan di tingkat desa.
“Kami terus mendorong progres pendapatan dan belanja daerah dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang belum optimal, termasuk PBB. Mekanisme pemungutan di tingkat desa menjadi perhatian, karena seringkali masyarakat sudah menyetor, tetapi dana tersebut belum sampai ke kas daerah,” ungkap Syukri.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Gorontalo telah mengembangkan aplikasi akses pembayaran PBB. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi langsung apakah setoran pajak mereka sudah tercatat di daerah atau belum.
“Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pajak yang mereka bayar sudah masuk ke sistem. Ini sekaligus meminimalkan hambatan di tingkat desa,” ujar Syukri.
Syukri juga meminta Dinas Pendapatan untuk memastikan bahwa proses pemungutan PBB di desa tidak mengalami kendala berarti, sehingga target PAD dapat tercapai. Selain itu, Syukri menyoroti perlunya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas retribusi dan sektor pendapatan lainnya.
“Progres retribusi sudah berjalan baik, tetapi perlu ditingkatkan. Contohnya, Dinas Pariwisata harus lebih maksimal dalam mengelola potensi pendapatan dari sektor pariwisata. Ini yang terus kami dorong,” jelas Syukri.
Hingga triwulan ketiga tahun ini, capaian PAD Kabupaten Gorontalo telah mencapai 54 persen. Namun, Syukri menekankan bahwa angka tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat saat ini sudah memasuki triwulan keempat.
“Evaluasi triwulan ketiga menunjukkan progres PAD sebesar 54 persen. Seharusnya, kita sudah berada di angka yang lebih tinggi. Ini menjadi tantangan bersama untuk memastikan target akhir tahun dapat tercapai,” tegas Syukri.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan seluruh OPD untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Optimalisasi PBB di tingkat desa dan sektor retribusi lainnya diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Gorontalo.
