Kontras.id, (Gorontalo) – Koordinator Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Gorontalo, Ahmad Pakaya menilai, terjadinya kisruh evaluasi dan rekrutmen TKSK karena ulah Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Gorontalo, Syamsul Bahruddin.
Ahmad mengatakan, ada beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Kadis Sosial terhadap pelaksanaan evaluasi dan rekrutmen TKSK Kabupaten Gorontalo.
“Menurut hemat saya, seluruh tahapan evaluasi dan seleksi maupun rekrutmen (TKSK_red) ini keliru dan inprosedural. Dan ini saya sudah ingatkan sejak awal kepada Kadis ketika tahapan-tahapan sudah dilakukan. Bahkan saya sudah meninta petunjuk kanan kiri, tapi saya tidak mau menyebut nama. Dan pak Kadis sudah diingatkan oleh para petinggi (daerah)” ucap Ahmad, Sabtu 04/03/2023.
Baca Juga: Hasil Seleksi TKSK Dinilai Cacat Prosedur, Dinsos Kabupaten Gorontalo Diadukan ke Ombudsman
Baca Juga: Alwin Tuding Penjelasan Kadis Sosial Soal Pelaksanaan Evaluasi TKSK ‘Ngawur’
Ahmad mengungkapkan, sehari setelah dilakukan seleksi ia bersama TKSK lainnya mendatangi Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo untuk menyampaikan bahwa seluruh proses evaluasi dan perekrutan yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Gorontalo cacat prosedur.
“Saya sampaikan secara detail ke pak Bupati, malah Bupati merespon ‘oh kalau begitu nanti akan saya ingatkan pak Kadis,” ucap Ahmad menirukan perkataan Bupati Gorontalo.
Ahmad menegaskan, pelaksanaan evaluasi dan rekrutmen bukan keinginan Bupati, Wakil Bupati (Wabup) Hendra Hemeto dan Ketua TP. PKK Kabupaten Gorontalo, Fory Naway.
“Saya yakin dan percaya pak Bupati, ibu Bupati, dan pak Wabup tidak pernah tau nama-nama TKSK 19 Kecamatan. Masa mereka yang mencoret-coret, kan tidak masuk akal. Jangan bawa-bawa nama Bupati, ibu Bupati, dan pak Wakil Bupati,” tegas Aba Ato, sapaan akrabnya.
“Kalau memang kewenangan beliau (Kadis Sosial_red), ya sudah, jangan lempar-lempar segala macam. Jaga kondusifitas daerah ini,” imbuh Aba.
Baca Juga: Hasil Seleksi TKSK Tuai Sorotan, Ini Penjelasan Kadis Sosial Kabupaten Gorontalo
Baca Juga: Bupati, Wabup dan Ketua PKK Disebut ‘Dalang’ Perombakan TKSK di Kabupaten Gorontalo
Aba Ato mempertanyakan terkait penyampaian Kadis Sosial, Syamsul Bahruddin bahwa yang menentukan TKSK adalah Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Pasalnya, menurut Aba Ato, pernyataan tersebut keliru.
“Mohon maaf, pusat ini tidak tau apa-apa, yang mengusulkan Kabupaten ke Provinsi sebagai usulan, Provinsi mengeluarkan rekomendasi ke atas (Kemensos). Jadi yang mengeluarkan rekomendasi ini Provinsi pak, bukan Kabupaten,” terang Aba Ato.
Bahkan hasil rekrutmen TKSK Kabupaten Gorontalo kata Aba Ato, tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Dinsos Provinsi Gorontalo.
“Kata beliau (Kadis Sosial Provinsi Gorontalo), sampai kapan pun tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi, dan itu terbukti. Beliau tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi hanya surat pengantar. Dan itu yang dibawah oleh Kadis Sosial Kabupaten Gorontalo ke pusat (Kemensos),” tandas Aba Ato.
Baca Juga: Terkait Hasil Rekrutmen TKSK, Peserta di 7 Kecamatan Bernasib Seperti Tibawa
Baca Juga: Hasil Seleksi Rekrutmen TKSK Dinsos Kabupaten Gorontalo Tuai sorotan
Terpisah, Kadis Sosial, Syamsul Baharuddin mengatakan, penjelasannya terkait polemik tersebut sudah sangat jelas.
“Saya kira penjelasan saya disini (berita sebelumnya _red) sudah cukup,” kata Syamsul.
Penulis Thoger
