Kontras.id, (Gorontalo) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 diduga bakal bernasib sama dengan Ranperda APBD-P Tahun Anggaran 2022.
Hal ini dapat dilihat dari rapat Badan Musyawarah (Banmus) terkait tindak lanjut pembahasan APBD 2023 yang digelar di ruang rapat Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase, Selasa 04/10/2022.
Pantauan Kontras.id, rapat tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan dari empat fraksi, PPP, PDIP, PAN dan Demokrat. Sementara perwakilan tiga fraksi, Golkar, PKS-Gerindra, Nasdem dan Partai Hanura tidak hadir. Kendati, pelaksanaan rapat tersebut dijadwalkan pada Pukul 09:00 WITA. Namun molor hinga Pukul 12.30 WITA.
Juru bicara (Jubir) Banmus, Syarifudin Bano menjelaskan, pentingnya rapat Banmus digelar karena surat nota pengantar APBD 2023 dari pemerintah daerah telah dimasukkan ke DPRD sejak pekan kemarin.
“Mau tidak mau itu harus ditindaklanjuti, karena surat itu sudah masuk seminggu yang lalu. Sehingga kami tadi mendesak Ketua DPRD untuk menindaklanjuti surat masuk dan melakukan rapat Banmus dengan mengundang seluruh anggota Banmus,” jelas Syarifudin.
Syarifudin mengatakan, saat rapat berlangsung pihaknya masih sempat melakukan kroscek terhadap anggota Banmus lainnya yang belum hadir apakah telah diberitahukan melalui surat undangan atau tidak.
“Ternyata setelah kita cek, semua sudah diundang dan disampaikan melalui forum dan diteruskan lewat WA (whatsApp _red). Karena ini harus segera ditindaklanjuti untuk kepentingan rakyat. APBD 2023 ini tidak bisa kita tunda, kasihan rakyat,” ucap Syarifudin.
Politisi Demokrat ini mengungkapkan, sejak rapat Banmus berjalan hingga berakhir perwakilan Fraksi Golkar, PKS-Gerindra, Nasdem dan Partai Hanura tak kunjung bergabung dengan mereka.
“Dari 17 anggota Banmus, 10 yang hadir. Yang hadir perwakilan Fraksi Demokrat, PDI-P, PPP dan PAN. Teman-teman yang belum hadir tadi adalah, perwakilan Fraksi Golkar, PKS, Nasdem dan Partai Hanura,” ungkap Syarifudin.
“Karena kita lihat rapat Banmus sudah qourum, maka kita lanjutkan dan menyepakati pelaksanaan paripurna pada Senin 10/10/2022 pekan depan,” sambung Syarifudin.
Saat ditanya alasan perwakilan tiga fraksi tidak hadir, Syarifudin mengaku tidak tahu karena belum menerima alasan ketidakhadiran tiga fraksi tersebut.
“Kita belum tahu apa alasan mereka tidak hadir. Hingga saat ini tidak ada alasan yang disampaikan. Kami berharap, mudah-mudahan dalam satu dua hari kedepan teman-teman fraksi lain ikut bergabung dalam rangka membahas nota pengantar APBD 2023,” kata Syarifudin.
Menurut Syarifudin, dinamika yang terjadi di DPRD Kabupaten Gorontalo saat ini adalah hal yang biasa. Tapi kata dia, mekanisme harus juga dijalankan.
“Kalaupun mereka tidak mau ikut, keputusan terburuk adalah voting. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita tetap berharap mereka mau bergabung,” tandas Aleg Dapil Boliyohuto Cs ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Irwan Dai mengatakan, pihak mereka tidak akan pernah menghadiri rapat jika masih dipimpin oleh Ketua DPRD Syam T. Ase.
“Keputusan kami jelas (16 Anggota _red) telah melayangkan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD. Maka ketika surat dilayangkan itu masih dibawah pimpinan Ketua DPRD Syam T Ase, kami tidak akan menghadirinya, apapun itu,” tegas Irwan.
Hal yang sama pula disampaikan Ketua Fraksi PKS-Gerindra, Eman Mangopa. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan hadir jika rapat masih dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase.
“Kami juga berharap kepada teman-teman, agar menghargai sikap kami yang telah melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD yang telah kami layangkan kemarin (Senin 03/10/2022 _red),” tutup Eman.
Penulis : Thoger
